Pemilik Lahan Pembangunan Jalan Tol Mataraman Sungai Ulin Laporkan Oknum Pejabat di PUPR Kalsel  Atas Dugaan Pidana Pemalsuan Data Pembebasan Lahan Ke Polda Kalsel, Minggu (29/11/2020).

Kasus pembebasan lahan untuk pembagunan  Jalan Lingkar Nasional Mataraman – Sungai Ulin memasuki babak baru. Pemilik lahan yang tidak menerima ganti rugi setelah memasang spanduk dan menutup akses jalan di lahan miliknya, kini kasusnya Ia laporkan ke Polda Kalsel, Sabtu (28/11/2020) siang.

Helmi Mardani dengan didampingi kuasa hukumnya, Jurkani SH, dan  Aktivis Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah Kalsel, Aliansyah tiba di Ditkrimum Polda sekitar Pukul 11.05 Wita, Sabtu (28/11/2020). Selanjutnya Helmi Mardani bersama kuasa hukumnya membuat laporan dugaan penipuan dan pemalsuan data yang dilakukan salah satu oknum pejabat di PUPR Kalsel, berinisial WS.

BACA JUGA :   Staf Ahli Menteri BUMN Arya Sinulingga Dituntut Minta Maaf

Kuasa Hukum pelapor, Jurkani mengatakan, klien telah dirugikan pada kasus pembebasan lahan proyek pembangunan Jalan Mataraman – Sungai Ulin. Lahan milik klien-nya seluas lebih dari 3000 meter persegi belum pernah dibayar, tetapi lahan kliennya telah digarap proyek jalan, pohon dan aneka tanaman ditebang.

Akses Jalan Di Lahan Ahli Waris  Dipasang Spanduk
Akses Jalan Di Lahan Ahli Waris Dipasang Spanduk

“Pertama kami laporkan pejabat PUPR Kalsel (WS) atas dugaan pemalsuan data ahli waris. Pengrusakan lahan milik ahli waris (Helmi Mardani), karena ada penebangan pohon, pengurukan tanah dan lainnya,” jelasnya, Sabtu (28/11/2020) sore.

Menurut Jurkani, dalam waktu dekat, pihak penyidik dari Ditreskrimum Polda Kalsel akan melakukan pemanggilan terhadap terlapor dan para pihak terkait lainnya.

“Untuk sementara akses di lahan milik ahli waris kami tutup, tetapi kami tidak menutup dan tidak mengganggu proses pengerjaan proyek,” tegas mantan perwira penyidik di Polda Kalsel ini kepada awak media di Banjarbaru.

BACA JUGA :   Polres Banjar Masih Proses Dugaan Pidana Pemilu Camat Aluh Aluh

Selanjutnya, Helmi Mardani menambahkan, penetapan ganti rugi yang dilakukan tim Apraisal sangat merugikan dirinya sebagai ahli waris Sebab, jelas Helmi tidak sesuai dengan penetapan nilai ganti rugi yang telah ditetapkan pertama oleh Apraisal.

“Apalagi persetujuan dari ahli warus diduga palsu dan karena itu Ulun (Saya) minta bantuan Bang Jurkani untuk melaporkan kasusnya ke Polda Kalsel,” ungkapnya.

Helmi Mardani menyatakan, Ia bersama Ibunya sudah bertahun tahun memperjuangkan untuk mencari keadilan atas hak lahan yang hingga kini belum ada ganti rugi yang adil sesuai aturan yang berlaku.

“Semoga saya dan ibu saya mendapat keadilan dalam kasus pembebasan lahan,” pungkas Helmi Mardani yang didampingi kuasa hukumnya, Jurkani SH.