DPP Terbitkan Surat, Musda XI Golkar Kalsel Resmi Ditunda
KBK.News, BANJARMASIN–Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan yang semula dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 Juli 2025, akhirnya resmi ditunda. Penundaan ini menyusul diterbitkannya surat resmi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Padahal sebelumnya, panitia telah menyiapkan agenda pendaftaran calon ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel. Pendaftaran semula dijadwalkan dibuka selama dua hari, yakni 15–17 Juli 2025.
Penundaan tersebut tertuang dalam surat DPP Partai Golkar Nomor: B-651/DPP/GOLKAR/VII/2025 tentang Penundaan Pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kalsel.
Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dan Wakil Ketua Umum Kahar Muzakir.
Dengan penundaan ini, pelaksanaan musda dan proses pendaftaran calon ketua pun resmi dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan.
DPD Golkar Kalsel Patuh Instruksi DPP
Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Kalsel, Dr (HC) H Supian HK, SH, MH, membenarkan penundaan tersebut. Ia menyampaikan, pihaknya telah menerima surat dari DPP yang memerintahkan agar pelaksanaan Musda XI ditunda.
“Kita menerima surat DPP yang meminta pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Provinsi Kalsel ditunda,” ujar Supian HK, Selasa (15/7/2025).
Terkait alasan penundaan, Supian mengaku belum mengetahui secara rinci. “Mungkin ada pertimbangan tertentu dari DPP. Kita hanya mematuhi instruksi dari pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pihaknya belum bisa memastikan kapan musda akan kembali digelar. DPD Kalsel saat ini menunggu arahan dan jadwal resmi baru dari DPP.
Di tengah penundaan ini, dinamika internal Golkar Kalsel justru menghangat dengan munculnya nama-nama kandidat kuat yang digadang-gadang maju dalam bursa pemilihan Ketua DPD Golkar Kalsel.
Dua nama yang mulai diperbincangkan publik yakni Hasnuryadi Sulaiman, anggota DPR RI sekaligus tokoh muda Golkar yang dikenal luas di kalangan akar rumput partai, serta Bambang Heri Purnama, politisi senior yang juga anggota DPR RI dan disebut-sebut telah mendapat dukungan dari mayoritas DPD kabupaten/kota.
Keduanya dinilai memiliki kekuatan basis dan elektabilitas tinggi, serta latar belakang kuat untuk membawa Partai Golkar Kalsel menghadapi kontestasi politik ke depan, termasuk Pilkada dan Pileg 2029.
*/