Logistik untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Kota Banjarmasin Seperti Surat Suara Sudah Tiba di KPU Kota Banjarmasin dan Dijaga Polisi, Kamis (22/4/2021).
Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali kota Banjarmasin tinggal menghitung hari, yakni 6 hari lagi atau Tanggal 28 April nanti. Beberapa logistik diantaranya berupa surat suara telah diterima oleh KPU Kota Banjarmasin.
Polresta Banjarmasin berikan pengamanan terhadap logistik pemilu tersebut sejak tiba di Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin, hingga sampai ke gudang penyimpanan milik KPU kota Banjarmasin, Selasa (20/04/2021)
Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Rachmat Hendrawan melalui Kabag Ops Kompol Rizali menyampaikan, pihaknya melakukan pengamanan dan pengawalan ketat pergeseran logistik yang akan di gunakan pada pelaksanaan PSU Pilwsli Banjarmasin.
“Kami mengharapkan pelaksanaan PSU Pilwsli Kota Banjarmasin berjalan dengan aman dan kondusif. Untuk itu kami melakukan pengamanan semaksimal mungkin,” jelasnya.
Rizali menuturkan, setibanya logistik di gudang penyimpanan KPU Kota Banjarmasin, pihaknya juga menempatkan petugas yang akan berjaga di lokasi tersebut.
“Sesuai instruksi pimpinan, kita secara maksimal lakukan pengamanan dengan menyiapkan posko pengamanan dan menyiagakan personil yang standby 1×24, ” tegas Kabag Ops.
Kemudian, data KPU Kota Banjarmasin menyebutkan ada 80 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 3 Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang melaksanakan PSU Pilwali Kota Banjarmasin. Ketiga kelurahan tersebut masing-masing Kelurahan Mantuil, Murung Raya ,dan Kelurahan Basirih Selatan.
Aksi solidaritas untuk Jurnalis Tempo, Nurhadi, yang mengalami kekerasan oleh aparat, kembali digelar di sejumlah daerah kawasan Kalimantan, Rabu (21/4/2021).
Di Balikpapan, aksi menolak praktik kekerasan terhadap jurnalis dilakukan puluhan wartawan Balikpapan dari berbagai media, baik media cetak, TV, radio dan media online. Kampanye ini digagas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Balikpapan di depan Kantor DPRD Jalan Jenderal Sudirman Balikpapan.
Aksi yang dimulai pukul 10.15 WITA ini ditandai dengan pemasangan pita putih di lengan kiri setiap jurnalis. Hal ini ditunjukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap praktik kekerasan yang terjadi kepada Nurhadi.
Dalam aksinya, Ketua AJI Balikpapan, Teddy Rumengan menyampaikan keprihatinannya terhadap peristiwa yang menimpa Nurhadi, jurnalis Tempo.co asal Surabaya, Jawa Timur, yang mengalami kekerasan diduga dilakukan oleh oknum aparat saat melakukan peliputan pada 27 Maret 2021 lalu.
Menurut Teddy, demikian dia disapa, kekerasan terhadap jurnalis seharusnya tidak terjadi, karena dalam menjalankan tugasnya jurnalis atau wartawan dilindungi oleh Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Sebagai jurnalis Kota Balikpapan saya sangat prihatin atas terjadinya kekerasan terhadap Nurhadi (wartawan Tempo.co) yang mengalami penganiayaan saat melakukan peliputan, yang diduga dilakukan oleh oknum aparat. Oleh karena itu, AJI Balikpapan akan mengawal kasus tersebut hingga aktor atau pelaku utama kekerasan terhadap Nurhadi, ditangkap,” kata Teddy.
Pihaknya berharap, tindak kekerasan yang menimpa Nurhadi tidak terjadi di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan. Mengingat tugas jurnalis dalam melakukan peliputan hingga menyajikan informasi ke masyarakat dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Aksi yang kita laksanakan hari ini adalah wujud solidaritas kita terhadap Nurhadi. Oleh karena itu, kami meminta kepada aparat kepolisian untuk menindak tegas para pelakunya,” imbuhnya.
Selain itu, Teddy juga menyayangkan, meski sudah masuk pada penyidikan, namun jajaran aparat Korp Bhayangkara tersebut belum menetapkan tersangkanya. “Kami sangat menyayangkan, meski kasus penganiayaan Nurhadi sudah ditangani, sampai saat ini pihak kepolisian belum menetapkan tersangkanya. Kekerasan terhadap jurnalis adalah pembungkaman terhadap pers,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Amir Syarifuddin, anggota AJI Kota Balikpapan yang turut prihatin dengan peristiwa yang menimpa Nurhadi di Surabaya saat melakukan peliputan resmi. Dirinya berharap, kekerasan terhadap jurnalis tidak terjadi di Balikpapan. Apalagi, selama ini sinergitas antara jurnalis Balikpapan dengan aparat kepolisian di Balikpapan sudah terjalin cukup erat.
“Sinergisitas jurnalis Balikpapan dengan aparat kepolisian, khususnya Polresta Balikpapan selama ini cukup baik. Kami berharap aksi kekerasan terhadap jurnalis Balikpapan tidak terjadi,” kata Amir.
Aksi solidaritas terhadap jurnalis Nurhadi yang digelar di depan Kantor DPRD Balikpapan mendapat dukungan dari Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari dan anggota DPRD Provinsi Kaltim dapil Kota Balikpapan, Fitriah Maesaroh. Kedua Wakil Rakyat ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap aksi yang dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap jurnalis Tempo.co di Surabaya, Nurhadi.
“Kami sangat mendukung aksi yang dilakukan teman-teman jurnalis Balikpapan. Kerja jurnalis sangat penting bagi anggota DPRD dan menjadi kepanjangan tangan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Apalagi, dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Subari.
Di tempat terpisah, aksi serupa juga dilakukan oleh jurnalis di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah pekerja media yang sering ngepos liputan di Polda Kalsel menyatakan keprihatinannya dengan memasang pita putih.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rikhwanto
Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikhwanto, juga menyatakan dukungan kepada awak media yang menggelar aksi solidaritas untuk Nurhadi. “Saya dukung,” ujar Rikhwanto di sela menggelar konferensi pers soal mudik, Rabu (21/4/2021).
Selain Kapolda Kalsel, ada juga Kapolres Banjar, AKBP Andri Koko Prabowo yang juga mendukung aksi solidaritas Nurhadi dengan memakai pita putih di lengan kirinya. Serta diikuti oleh belasan jurnalis Kabupaten Banjar.
Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo
Koordinator aksi di Banjarmasin, Fariz Fadhillah menyatakan dengan adanya dukungan para tokoh serta pekerja media, diharapkan hal ini membawa pesan bagi aparat Polda Jatim yang menangani agar serius mengusut kasus Nurhadi hingga tuntas.
Solidaritas Jurnalis Banjar
Seperti diketahui, Nurhadi jurnalis Tempo.co menjadi korban penganiayaan saat melakukan reportase di Gedung Samudra Bumimoro, Surabaya pada Sabtu (27/03/2021) malam.
Di sana, Nurhadi berencana melakukan konfirmasi terkait kasus dugaan suap yang dilakukan oleh bekas Direktur Pemeriksaan Ditjen Pajak Kemenkeu, Angin Prayitno Aji yang sedang ditangani KPK. Saat itu di lokasi sedang berlangsung resepsi pernikahan antara anak Angin Prayitno Aji dengan putri Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim.
Dalam peristiwa tersebut, Nurhadi tak hanya dianiaya oleh para pelaku yang berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang. Pelaku juga merusak sim card di ponsel milik Nurhadi serta menghapus seluruh data dan dokumen yang tersimpan di ponsel tersebut.
Ketua Timses H2D Kabupaten Banjar mengkritik keras dan pertanyakan kinerja Bawaslu Banjar yang diduga ngawur dengan melaporkan Komisioner KPU Banjar Abdul Karem, Rabu (21/4/2021).
Rapat pleno Bawaslu Banjar memutuskan untuk melaporkan Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Karem ke DKPP RI. Hal ini disampaikan Komisioner Bawaslu Banjar Syahrial Fitri kemarin, Selasa (20/4/2021).
Menurut Bawaslu Banjar, Abdul Karem diduga melakukan pelanggaran etik pada tahapan Pigup Kalsel 2020. Salah satu alasannya adalah bukti transkrip rekaman antara Komisioner KPU Banjar ini dengan Ketua Timses H2D Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi.
Transkrip rekaman pembicaraan mereka berdua tersebut telah diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa lalu.
Muhammad Rofiqi sangat terkejut ketika mendengar, Bahwa rapat Bawaslu Banjar memutuskan untuk melaporkan Abdul Karem ke DKPP RI. Sebab, Ia menduga sebuah kesalahan besar, jika Komisioner KPU Banjar atau PPK yang disalahkan, karena Abdul Karem hanya menyampaikan data dan laporan yang ia terima.
” Sebenarnya kalau telisik lebih jauh, kita tarik kebelakang yang jadi permasalahan itu bukan PPK yang dibicaran saya dengan Karem, tetapi Panwascam,” jelasnya.
Dugaan pelanggaran Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Karem mencuat saat transkrip rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua Timses H2D Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Rofiqi menegaskan, diduga kuat yang membagikan uang adalah sejumlah oknum Panwascam. Hasil temuan Tim Paslon Gubernur Kalsel Haji Denny – Haji Fitri (H2D) juga menyatakan seperti hal tersebut.
” Nah sekarang begini, ada orang yang misalkan memberi tahu, bahwa terjadi kesalahan atau kecurangan disana, lalu orang ini yang disalahkan. Ini menjadi tanda kutip dalam negara ini, lalu dimana kebenaran,” tegasnya.
Muhammad Rofiqi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra ini mengungkapkan, Bawaslu yang pihaknya anggap sebagai wasit dalam Pilgub Kalsel bersikap lucu. Sebab, setelah sidang MK barulah menangani dugaan pelanggaran dan kecurangan.
“Ibarat sebuah pertandingan, wasit memberikan kartu kuning setelah pertandingan selesai,” pungkas Sarjana Hukum Unpad Semarang ini.
Sementara itu Belum ada keterangan resmi dari Bawaslu Banjar untuk menanggapi kritik tajam Ketua Timses H2D Kabupaten Banjar ini. Saat coba dikonfirmasi ke Kantor Bawaslu di Martapura, Ketua Bawaslu Banjar dan Anggota Bawaslu Syahrial sedang sibuk. Coba dihubungi melalui telpon tidak tersambung.
Dugaan pelanggaran Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Karem mencuat saat transkrip rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua Timses H2D Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Rekaman percakapan tersebut menyebutkan tentang adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menerima uang dari seseorang yang disebut sebagai operator di Pilgub Kalsel 2020.
Dugaan Pelanggaran Di Pilgub Kalsel 2020 Bawaslu Banjar laporkan Komisioner KPU Banjar Abdul Karem ke DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik, Selasa (20/4/2021).
Dugaan kecurangan yang melibatkan Komisioner KPU Kabupaten Banjar di Pilgub Kalsel 2020 kini mulai memasuki babak baru. Kali ini giliran Komisioner KPU Kabupaten Banjar, Abdul Karem yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Bawaslu Banjar.
Pernyataan bahwa Komisioner KPU Banjar Abdul Karem akan dilaporkan ke DKPP disampaikan Komisioner Bawaslu Banjar, Muhammad Syahrial Fitri.
” Hasil rapat pleno Bawaslu Banjar memutuskan untuk melaporkan Komisioner KPU Banjar Abdul Karem ke DKPP RI atas dugaan pelanggaran etik,” tegasnya singkat, Selasa (20/4/2021).
Dugaan pelanggaran Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Karem mencuat saat transkrip rekaman percakapan antara dirinya dengan Ketua Timses H2D Kabupaten Banjar, Muhammad Rofiqi diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Rekaman percakapan tersebut menyebutkan tentang adanya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang menerima uang dari seseorang yang disebut operator di Pilgub Kalsel 2020.
Seorang pemuda HST diamankan Polisi akibat membawa senjata tajam (Sajam) saat terjaring Operasi Sikat Intan 2021 yang digelar Polres HST, Selasa (20/4/2021).
AR (22) seorang pemuda Warga Desa Pulau Damar, kecamatan Banjang, HST terjaring Operasi Sikat intan 2021 yang digelar Polres Hulu Sungai Tengah (HST), Senin (19/4/2021) dini hari.
Pemuda yang kesehariannya bekarja sebagai buruh harian ini, diamankan polisi ketika berada di warung malam di Desa Haur Gading Kecamatan Batara, HST.
Ketika itu, anggota gabungan Polres HST, Polsek Batara dan Polsek Limpasu yang sedang giat mencurigai AR. Pada saat penggeledahan ditemukan senjata tajam yang disimpan dibalik bajunya di bagian perut depan.
“Kita amankan seorang pemuda membawa sajam tepatnya di depan warung Megawati,” Kata Kapolres HST AKBP Danang Widaryanto melalui Ps. Paur Subbag Humas Aipda M. Husaini.
Saat itu AR pun tak bisa menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan senjata tajam tersebut.
“Dihimbau kepada masyarakat agar jangan membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah, serta selalu Taat dan Patuh Hukum jadilah masyarakat yang agamis sehingga tercipta keamanan dan ketertiban di masyarakat,” Imbau Kapolres.
Pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek Batang Alai Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan akan diancam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 Tahun 1952. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di Kalimantan Selatan (Kalsel) diperpanjang hingga tahap ke -6 selama 14 hari, Senin (19/4/2021).
Terhitung sejak, Selasa 20 April 2021. Pemerintah Pusat menambah lima provinsi baru yang akan menerapkan kebijakan yang sama seperti Kalsel, yakni Sumatera Barat, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Kalimantan Barat. Jumlah total ada 25 provinsi yang menerapkan kebijakan PPKM berskala mikro.
Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA dalam rapat koordinasi evaluasi penanganan covid-19, di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarmasin mengatakan perpanjangan PPKM tersebut.
“Terkait PPKM Mikro, kita akan memperpanjang pemberlakuannya di Kalsel,” tegasnya.
Menurut Safrizal, secara nasional Pemerintah menyatakan, penerapan PPKM Mikro cukup efektif menekan laju penularan Covid-19. Hal itu jelasnya dapat terlihat dari penurunan kasus Covid-19.
” Selama PPKM mikro diterapkan, pandemi Covid-19 di tanah air sudah menunjukkan perbaikan, yakni terjadi penurunan kasus,” ungkapnya.
Terkait hal ini, kata Safrizal, Pemerintah Provinsi Kalsel tetap meminta masukan semua pihak terkait, termasuk dari Polri, TNI, Tim Pakar dan pihak lainnya agar pelaksanaannya lebih efektif.
Pj Gubenur Kalsel ini menyatakan,bahwa pihaknya mengevaluasi kekurangan pelaksanaan sebelumnya. Karena itu , selain membahas masalah penanganan covid-19 dan efektifitas PPKM Mikro, Pemprov Kalsel akan menyusun kembali keanggotaan satuan tugas (Satgas) agar sesuai kebutuhan.
Rapat dipimpin Penjabat Sekdaprov setelah rakor.
Pada Rakor ini Pj Gubernur Kalsel juga memaparkan perkembangan kasus covid-19 di Kalsel. Mulai peningkatan kasus baru, angka pasien sembuh, meninggal dunia, hingga tingkat hunian pasien karantina di rumah sakit atau tempat khusus.
Menurutnya, dari data yang dimiliki, masih terjadi peningkatan kasus covid-19 di 13 kabupaten/kota di Kalsel. Sedangkan angka tertinggi di Kota Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar.
” Kasus sembuh 88,60 persen, di bawah angka nasional 90.7 persen, kasus meninggal 2,8 persen masih di atas angka nasional 2,7 persen. Sedangkan kasus sembuh 8,56 persen, di atas rata-rata nasional 6,6 persen,” tandasnya.
Safrizal menduga, masih tingginya kasus Covid-19 di Kalsel karena tingginya testing. Faktor lain, karena kesadaran masyarakat menurun dalam penerapkan protokol kesehatan,dan ditambah mobilitas masyarakat yang tinggi.
Terpisah, Danrem 101 Antasari, Brigjen TNI Firmansyah sepakat dengan pernyataan Pj Gubernur Kalsel tersebut. Hal itu ungkapnya sebagai tanda masyarakat mulai bosan dan sebagian lagi pasrah dengan keadaan.
“Dari pantauan kita, tempat ibadah ada yang masih menerapkan protokol kesehatan, tapi ada juga yang sudah mengabaikannya,” ucap Firmansyah.
Selanjutnya dari tim pakar, Shaduqi mengatakan, momentum Ramadan ini bisa dimanfaatkan untuk mensosialisasikan lagi pentingnya protokol kesehatan di tempat-tempat ibadah.Hal ini dapat melibatkan orang terdekat seperti imam masjid dan penceramah.
Menurut Shaduqi sosialisasi vaksinasi juga perlu disampaikan, sehingga masyarakat tidak terpengaruh isu yang menyesatkan.
“Masyarakat yang sudah vaksin perlu diberitahu bahwa mereka tidak sepenuhnya aman dari penularan covid-19,” pungkas psikolog ini.
Safrizal menggelar rakor didampingi Penjabat Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar, Kepala BPBD Kalsel Mujiyat dan Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Muhammad Muslim.
Lindungi hak ribuan petani sawit di Kabupaten Kotabaru yang diklaim PT MSAM, Denny Indrayana berikan bantuan hukum atau advokasi, Senin (19/4/2021).
Prof Denny Indrayana (Haji Denny) melalui kantor hukumnya, memberikan bantuan hukum kepada ribuan petani sawit di 4 Kecamatan di Kabupaten Kotabaru. Keempat kecamatan tersebut, yaitu kecamatan Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Selatan, dan Pulau Laut Kepulauan. Bantuan diberikan atas dasar laporan masyarakat yang lahannya diklaim oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), milik Haji Isam.
Tim Hukum Denny Indrayana Di Lapangan Berhadapan Dengan Pihak PT MSAM
Menurut Denny Indryana, sengketa bermula ketika PT MSAM melakukan pemanenan dan melarang masyarakat melakukan panen di atas lahan plasma seluas 3.020 Ha. Padahal lahan tersebut bersertifikat hak milik warga dan telah diusahakan oleh masyarakat sejak puluhan tahun lalu, serta dikerjasamakan dengan PT Bumiraya Investindo (PT BRI) yang kemudian pailit atau bangkrut.
” PT MSAM mengklaim telah membeli lahan plasma melalui lelang aset pailit PT BRI. Hal itu merupakan kekeliruan MSAM, karena berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 434/58/2020, objek lelang yang dibeli oleh MSAM tidak termasuk Lahan Plasma masyarakat seluas 3.020 Ha,” jelas Haji Denny.
Menurut Denny Indrayana,llaim sepihak oleh MSAM juga dibantah pihak Bank Mandiri Banjarmasin. Hal itu dibuktikan melalui suratnya Nomor: MNR.RCR/REG.BJM.1583/2021 yang menyatakan SHM lahan plasma seluas 3.020 ha tidak termasuk objek lelang.
” Karena seluruh SHM-1nya masih dalam penguasaan Bank Mandiri sebagai agunan pembiayaan. Begitu juga dengan pernyataan Bontor Octavanus L. Tobing selaku kurator pemohon lelang yang menyatakan, lahan plasma seluas 3.020 Ha bukan termasuk objek lelang. Logikanya, bagaimana menjual lahan, sedangkan sertifikatnya masih berada di pihak bank?,” tegas Pakar Hukum Tata Negara ini.
Sedangkan ancaman PT MSAM yang akan memproses warga secara pidana apabila melakukan pemanenan diatas lahan plasma tersebut ungkap Denny adalah kekeliruan.
“Justru sebaliknya, pihak PT MSAM dapat dipidanakan oleh masyarakat karena pemanenan ilegal di atas lahan warga sebagaimana diatur Pasal 107 juncto Pasal 113 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, maupun aturan pidana lainnya,” tandas Wamenkum HAM di Era SBY ini.
Pada kesempatan ini, Denny Indrayana sangat menyayangkan dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian yang tendensius membela perusahaan. Bahkan oknum polisi ini bertindak seolah-olah seperti kuasa hukum PT MSAM dan ada rekaman video oknum ini saat berhadapan dengan Tim Hukum Muhammad Raziv Barokah dan Jurkani di lapangan.
” Didalam video nampak sekali, oknum polisi tersebut menyatakan mendapat perintah dari manajemen perusahaan untuk mengamankan aset perusahaan,” pungkas Prof Denny Indrayana.
Pidato Anies Baswedan Diinterupsi Sekjen PBB António Gutteres, Karena Usulan Gubernur DKI Terkait Dampak Perubahan Iklim Sangat Bagus Dan Layak Digunakan Di Seluruh Kota Di Dunia, Minggu (18/4/2021).
Dampak perubahan iklim yang semakin hari semakin dirasakan manusia menjadikan permasalahan ini harus segera ditangani, ditemukan solusi, serta dikerjakan dengan aksi nyata.
Salah satunya yang memberikan perhatian dan aksi nyata terhadap dampak perubahan iklim ini adalah kota-kota anggota C40 yang menarik perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk juga terlibat dan mendukung apa yang dikerjakan C40.
Dalam virtual forum bertajuk Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General-Advancing Carbon Neutrality and Resilent Recovery for Cities and Nations, yang digelar pada Jumat malam (16/4), Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, berkesempatan menyampaikan gagasan, terobosan, solusi, serta usulan kepada PBB yang kali ini diwakili langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Gutteres.
Gubernur DKI Anies mengawali pidatonya dengan menekankan kembali peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan, dalam hal ini terkait dengan perubahan iklim, dengan salah satunya mengurangi emisi karbon secara signifikan.
“Pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi para warga kotanya. Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota,” ujar Anies, seperti dikutip dalam rlis PPID DKI Jakarta, Sabtu (17/4/2021). “Kota-kota di seluruh dunia telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim, dan melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi,” paparnya.
Anies juga menjelaskan, bahwa Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim. Bahkan, Jakarta sendiri telah memiliki target zero emission pada tahun 2050.
“Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi Kota Berketahanan Iklim. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit. Jakarta memimpin dalam aksi transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan dan kami ingin melanjutkan lebih jauh,” terang Anies.
Lebih lanjut, Anies juga secara langsung memberikan dua usulan kepada Sekjen PBB terkait hal apa saja yang bisa dilakukan PBB, untuk membantu dan mendukung program pengurangan emisi korbon dan mengatasi dampak dari perubahan iklim. Sehingga, dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik dan berketahanan.
“Izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota-kota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB memiliki peran yang besar untuk membantu kota-kota di dunia. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota, dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution (NDC) dari aksi iklim,” usulnya.
“Kedua, dalam kapasitas PBB, PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Terakhir, dalam rangka menuju COP 26, PBB dapat pula mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal,” lanjutnya.
Dua usulan dari Gubernur Anies tersebut, langsung disambut dengan interupsi Sekjen PBB, António Gutteres yang menyatakan pihaknya setuju dan akan menindaklanjuti usulan tersebut. Menurutnya, dua hal yang diusulkan sangat mungkin dikerjakan oleh PBB, sehingga dukungan ini bukan sekadar wacana, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam program-program dari tingkat pusat hingga lokal.
“Apabila saya boleh menanggapi, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kami sepenuhnya siap untuk melakukan yang terbaik dengan organisasi dan tim perwakilan PBB pada berbagai negara untuk sepenuhnya melalui advokasi global dengan para pemerintah untuk melakukan persis seperti yang Anda usulkan kepada kami,” sambut António Gutteres.
Tanggapan spontan dari Sekjen PBB ini juga membuat David Miller, Mantan Walikota Toronto dan Mantan Ketua Jejaring C40, memberikan apresiasi terhadap usulan dari Gubernur Anies. “Gubernur Baswedan, Anda telah berhasil mempengaruhi PBB hanya dalam waktu dua menit, bayangkan apabila Anda mendapatkan waktu empat menit,” pungkasnya.
Sumber : infopublik.id Foto : AniesBaswedan instagram
Seorang pria di HST mengamuk dengan sebilah parang dan melukai warga, namun tak berkutik saat diringkus anggota Polres Hulu Sungai Tengah, Sabtu (17/4/2021).
ALM (35) warga Desa Banua Kepayang, Kecamatan Labuan Amas Selatan mengamuk menggunakan sebilah parang. Akibat ulahnya ini, korban EM (37) warga setempat mengalami sejumlah luka terkena sabetan pelaku dibagian punggung dan telapak tangan.
Dari data laporan polisi, peristiwa terjadi pada, Rabu (15/4/2021), ketika korban ingin pergi kepasar dan menuju mobilnya di pinggir jalan. Korban kemudian bertemu pelaku yang sedang mabuk dan membawa parang.
Selanjutnya terjadi adu mulut antara pelaku dan korban, serta berlanjut dengan perkelahian.
“Pelaku marah dan menganiaya korban karena diduga terpengaruh miras. Apalagi antara korban dan pelaku sebelumnya pernah berseteru,” ujar Kapolres HST, AKBP Danang Widaryanto melalui Ps. Paur Subbag Humas Aipda M. Husaini, Sabtu (17/4/2020).
Dalam perkelahian tersebut, tambah Husaini, pelaku langsung mengeluarkan parang dan sempat tarik menarik parang antara korban dan pelaku. Hal ini mengakibatkan telapak tangan kiri dan kanan korban luka robek.
“Korban melepaskan parangnya, ketika berusaha lari, tetapi saat korban membalikkan badan, pelaku menebaskan parang ke punggung sebanyak 1 kali, hingga luka robek,” ungkapnya.
Menurutnya, beruntung korban tetap bisa melarikan diri dan di tolong oleh warga sekitar dan di bawa ke RS Damanhuri Barabai.
“Alhamdulilah masih selamat dan kini masih dirawat dirumah sakit,” ungkap Aipda Husaini.
Pelaku setelah melakukan penganiayaan ini, beber Husaini, langsung kabur. Namun, berkat informasi masyarakat pelaku berhasil diringkus dan diamankan anggota Polres HST.
“Pelaku penganiayaan tak berkutik saat diringkus dirumahnya,” pungkasnya.
Identitas mayat di kamar 103 Hotel Sienna, Banjarmasin terungkap, ia diduga pasien Covid-19 yang melarikan diri dari Rumah Sakit Ciputra, Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Jumat (16/4/2021).
Seorang kakek atas nama Iman Hendrianto (61) ditemukan meninggal dunia di Hotel Sienna Inn Banjarmasin. Warga Jakarta Barat ini diketahui meninggal dunia oleh petugas hotel setelah pada waktu check out tidak keluar dari kamar Nomor 103 tempat ia menginap.
Kakek ini masuk ke Hotel Sienna masuk ke Hotel Sienna Inn pada Selasa (13/4/2021).
Kapolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Irwan Kurniadi, membenarkan hal ini, pada Jumat (16/4/2021)sore. Ternyata Iman Hendrianto (61), seorang pasien yang diduga terpapar Covid-19 dan telah kabur dari rumah sakit.
Kapolsek Banjarmasin Tengah, Kompol Irwan Kurniadi kepada media mengatakan, petugas hotel menemukan Iman Hendrianto sudah tidak bernyawa di kamarnya. Saat itu posisi korban telentang diatas kasur.
“Petugas hotel kemudian menghubungi polisi, dan langsung Kanit Reskrim Banjarmasin Tengah, Ipda IGN Utama Putra, memeriksa ke TKP,” jelasnya, Jumat (16/4/2021).
Menurut Irwan, korban sebelumnya pada Hari Senin (12/4/2021) sempat dievakuasi dari Guest House Oyo Banjarmasin, karena sesak nafas.
“Pada hari itu korban dievakuasi ke RS Ciputra. Tetapi melarikan diri,” tegas Kapolsek Banjarmasin Tengah Irwan Kurniadi.
Sebelumnya, Manajemen Hotel Sienna Inn, Yuli mengatakan, Iman Hendrianto menginap sendiri. Dia datang ke hotel pada tanggal 13 April, dan tak menduga kalau korban sakit.
“Ketika check-in orangnya terlihat sehat,” ujarnya.
Selanjutnya, jenazah Iman Hendrianto kemudian dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin. Kemudian pihak hotel langsung melakukan sterilisasi di kamar 103 dengan disinfektan.
“Ini sudah menjadi protokol hotel kami,” pungkas Manajer Hotel Sienna Inn, Yuli.
