Sikap Tegas Wali Kota Banjarbaru Soal Isu Lobi Proyek dan Ancaman Pejabat oleh Oknum Kontraktor
KBK.News, BANJARBARU – Di tengah upaya Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby (ELH) bekerja keras menyukseskan program 100 hari kerja, muncul kabar sejumlah oknum kontraktor bertindak di luar aturan, Senin (11/8/2025).
Tidak hanya membawa nama orang dekat Wali Kota untuk mendapatkan jatah proyek, mereka juga diduga menebar ancaman kepada pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru.
“Dengan membawa nama orang dekat Walikota, mereka datang bukan hanya bergerilya proyek saja. Lebih dari itu mereka juga mengacam bisa melakukan mutasi terhadap pejabat di lingkungan Pemko Banjarbaru,” ungkap salah seorang pejabat di lingkungan Pemko dikutip dari Linkalimantan.com, Senin (11/8/2025).
Meski demikian, pejabat penting di salah satu instansi teknis Pemko Banjarbaru ini menegaskan pihaknya tidak serta merta mengiyakan permintaan para kontraktor tersebut.
“Bagi kami sudah sangat jelas, ada aturan yang tidak bisa dilanggar dalam melaksanakan program pembangunan. Semuanya ada mekanisme yang harus dilalui, jadi ya jujur saja kami hanya bisa menerima mereka sebatas sebagai tamu. Soal menginginkan proyek, kami sudah sampaikan ke pimpinan,” ujarnya.
Dikutip dari Katajari.com, Wali Kota Banjarbaru Hj Erna Lisa Halaby menyatakan siap menelisik kontraktor yang kasak-kusuk bergerilya proyek ke instansi lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
“Yang jelas kita akan tetap menelusuri siapa sebenarnya yang bergerilya ke dinas-dinas seperti yang diberitakan itu,” kata Wali Kota Lisa Halaby, usai membuka Rapat Koordinasi Kepala Sekolah se-Kota Banjarbaru Tahun 2025 di Aula Widyatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Senin (11/8/2025).
Menanggapi isu kontraktor yang membawa nama orang dekat dirinya, Lisa mengimbau agar semua pihak mematuhi prosedur dan standar yang berlaku.
Adapun, selain meminta proyek, para kontraktor itu disebut-sebut juga mewanti-wanti pejabat Pemko agar bisa menjembatani mereka demi mengamankan jabatan kepala dinas.
“Bila ingin tetap menjadi pejabat atau kadis, mereka bisa jadi menjembatani agar jabatan mereka aman,” pungkas salah satu pejabat kepala SKPD yang tidak mau disebutkan namanya. (full aan)
