KBK.NEWS JAKARTA – Guna memacu reformasi Polri yang transparan, akuntabel, dan responsif, Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (KPRP) menggelar sesi audiensi maraton dengan koalisi masyarakat sipil di bidang penegakan hukum. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara, pada Selasa (02/12/2025).

​Aspirasi publik diserap langsung sebagai langkah strategis untuk merancang kebijakan transformasi Polri. Forum ini sekaligus menjadi upaya penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam aspek regulasi dan penegakan hukum.

​Audiensi ini terbagi menjadi dua sesi padat yang melibatkan belasan lembaga.

  • ​Sesi Pertama menghadirkan para pakar dari lembaga yang fokus pada keadilan kriminal dan kebijakan, termasuk:
    • ​Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
    • ​Public Virtue Research Institute
    • ​Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
    • ​Watchdoc
    • ​Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)
    • ​Indonesia Police Watch (IPW)
    • ​Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)
  • ​Sesi Kedua kemudian dilanjutkan dengan peserta dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Caksana Institute, IM57, Asia Foundation, serta Lab 45. Kehadiran beragam lembaga ini dimaksudkan untuk memperkuat perspektif inklusif dan kolaboratif dalam agenda reformasi kepolisian.
BACA JUGA :  LSM Laporkan Kasus Dugaan Korupsi di Dinkes Kabupaten Banjar ke Kejati Kalsel

​Pertemuan ini menegaskan komitmen KPRP untuk mewujudkan kebijakan Polri yang bersifat adil dan menjawab kebutuhan masyarakat.