BEM Se-Kalsel Desak Evaluasi Tambang dan Sawit Saat Dialog dengan Wapres di Lokasi Banjir Sungai Tabuk
KBK.News, MARTAPURA — Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kalimantan Selatan (BEM Se-Kalsel) berdialog langsung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, saat kunjungan kerja ke lokasi banjir di Desa Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Kamis (8/1/2026).
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan dan tuntutan, khususnya terkait evaluasi pengelolaan lingkungan, perizinan pertambangan dan perkebunan sawit, serta penanganan pascabanjir di Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah, kami bersyukur bisa bertemu langsung dengan Wakil Presiden RI untuk menyampaikan permasalahan banjir dan penanganannya di Kalimantan Selatan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.
Koordinator BEM Se-Kalsel, Rizki, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi perhatian serius bagi mahasiswa karena minimnya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menangani banjir yang terus berulang.
“Pertemuan ini tentu menjadi atensi khusus bagi kami, karena kami merasa belum ada pergerakan signifikan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten terkait persoalan banjir ini,” ucap Rizki.
Ia menambahkan, selama ini pemerintah daerah dinilai cenderung menunggu arahan dari pemerintah pusat. Kehadiran Wakil Presiden RI di Kalimantan Selatan dinilai menjadi momentum penting untuk menyampaikan langsung aspirasi mahasiswa kepada pemangku kebijakan.
“Dengan hadirnya RI 2 ke sini, kami bisa langsung menyampaikan saran kepada para stakeholder, khususnya kepada Gubernur dan Bupati,” katanya.
Menurut Rizki, Wakil Presiden RI merespons masukan mahasiswa dengan serius. Dalam dialog tersebut, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah pusat tengah melakukan berbagai evaluasi, termasuk percepatan penanganan pascabanjir, tidak hanya di Kalimantan Selatan tetapi juga di sejumlah daerah lain seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
“Wapres tadi menyampaikan adanya pendangkalan sungai serta persoalan tata ruang wilayah yang perlu diperbaiki. Kami mengapresiasi Wapres yang bersedia menerima dan mendengar aspirasi kami,” jelasnya.
Adapun sejumlah poin yang disampaikan mahasiswa meliputi tata kelola ruang di Kalimantan Selatan, evaluasi perizinan pertambangan dan perkebunan sawit, serta alih fungsi lahan yang dinilai berkontribusi terhadap bencana banjir.
Mahasiswa juga mengusulkan sejumlah solusi mitigasi, salah satunya pembangunan sumur resapan sebagai upaya mengurangi risiko banjir apabila kejadian serupa kembali terjadi di masa mendatang.
“Ke depan, kami akan menghadirkan kajian akademis terkait persoalan ini. Kajian tersebut diterima oleh Wapres, dan beliau menyampaikan akan kembali menghubungi kami,” tutup Rizki.
