KBK.News, MARTAPURA — Pemerintah Kabupaten Banjar kembali memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk ketiga kalinya, menyusul kondisi banjir yang masih memberikan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat di berbagai wilayah, Sabtu (10/1/2026).

Perpanjangan status tersebut berlaku hingga 18 Januari 2026, atau selama tujuh hari ke depan, setelah hasil evaluasi lapangan menunjukkan situasi belum memungkinkan untuk dicabut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat tim penanganan bencana serta pemantauan langsung di lapangan.

“Berdasarkan update data dan hasil observasi langsung, kami masih melihat bahwa dampak banjir sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat,” ujar Wasis dalam konferensi pers, Sabtu (10/01/2026).

10 Kecamatan Terendam, Ribuan Warga Mengungsi

Hingga pembaruan data terbaru, banjir masih merendam 10 kecamatan, mencakup 124 desa dan kelurahan, dengan jumlah pengungsi yang mencapai 2.879 jiwa. Ribuan warga tersebut masih bergantung pada bantuan pemerintah dan relawan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Fokus Pemenuhan Kebutuhan Dasar

BACA JUGA :  Pambakal Tersangka Korupsi Dana Desa Ditangkap Kejari Banjar

Selama masa perpanjangan tanggap darurat, BPBD bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banjar terus memaksimalkan penanganan bencana, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Penyaluran bantuan dilakukan sesuai arahan Bupati Banjar, dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

“Harapan kami selama masa perpanjangan ini, seluruh kebutuhan masyarakat dapat terlayani, khususnya kebutuhan dasar,” tegas Wasis.

Ia juga memastikan bahwa distribusi bantuan logistik oleh BPBD akan terus ditingkatkan, sementara dapur umum yang dikelola Dinas Sosial tetap beroperasi penuh untuk menjamin kebutuhan konsumsi para pengungsi dan warga terdampak.

Dukungan Meluas, Bantuan Terus Mengalir

Dalam penanganan bencana ini, Pemkab Banjar mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari organisasi kemasyarakatan, unsur legislatif, hingga seluruh SKPD terkait. Upaya distribusi bantuan pun masih berlangsung hingga ke wilayah-wilayah yang sempat terisolasi akibat banjir.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis depan penanganan bencana hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih dan aktivitas kehidupan kembali normal.