KBK.News, BANJARMASIN – Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali memicu gejolak sosial di Kalimantan Selatan. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia Kalimantan Selatan (BEM SI Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa jilid II di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (19/1/2026).

Aksi lanjutan ini dilakukan menyusul kekecewaan massa aksi terhadap absennya Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, pada aksi sebelumnya yang digelar Kamis (15/1/2026). Saat itu, Supian HK tidak hadir karena agenda reses, sehingga mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dalam aksi jilid II tersebut, dialog antara mahasiswa dan Ketua DPRD Kalsel akhirnya berlangsung. Massa aksi menyoroti kuatnya dukungan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD, yang disebut-sebut didorong oleh Partai Golkar, partai tempat Supian HK bernaung.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Supian HK menyatakan kesediaannya untuk menandatangani surat keberatan atas wacana Pilkada tidak langsung yang disusun oleh mahasiswa. Ia juga berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.

“Saya hari ini siap menandatangani surat penolakan yang adik-adik buat, dan akan saya bawa ke Jakarta pada Kamis (22/1) mendatang,” tegas Supian HK di hadapan massa aksi.

Namun demikian, pernyataan tersebut belum sepenuhnya memuaskan mahasiswa. Massa aksi meminta Supian HK tidak hanya menandatangani surat aspirasi mahasiswa, tetapi juga membuat surat pernyataan resmi atas nama Ketua DPRD Kalsel yang secara tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD.

BACA JUGA :  Semakin Panas Dugaan Penggelembungan Suara Di Internal PKB Kalsel

Dialog dan orasi berlangsung cukup intens, dengan mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral kaum intelektual dalam menjaga demokrasi. Mereka menilai Pilkada tidak langsung merupakan kemunduran demokrasi dan berpotensi menghilangkan kedaulatan rakyat.

Aksi unjuk rasa mahasiswa se-Kalimantan Selatan ini berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga tuntutan mereka benar-benar diperjuangkan di tingkat nasional.

Tuntutan Aksi BEM SI Kalimantan Selatan Sehubungan dengan adanya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Aliansi BEM SI Kalimantan Selatan menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

  • 1. Menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
  • 2. Menuntut penegasan komitmen konstitusional negara terhadap demokrasi elektoral langsung. Menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap para pejuang demokrasi yang ditahan sebagai tahanan politik.
  • 3. Menuntut pelaksanaan audit lingkungan yang independen, transparan, dan berbasis data ilmiah, serta penindakan hukum tegas terhadap penyebab krisis ekologis.
  • 4. Menagih janji atas nota kesepahaman pembatalan penetapan Taman Nasional Meratus yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat tanpa kajian sosial-lingkungan yang memadai.
  • 5. Menuntut Presiden dan DPR RI segera mengesahkan undang-undang yang berpihak kepada rakyat.
  • 6. Menuntut Kapolri beserta jajaran untuk menindak tegas tindakan represif aparat terhadap massa aksi.

Aliansi BEM SI Kalsel menegaskan akan terus mengawal komitmen Ketua DPRD Kalsel hingga aspirasi mereka benar-benar disampaikan dan diperjuangkan di tingkat pemerintah pusat. (masruni)