KBK.News, MARTAPURA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menggelar rapat gabungan lintas komisi bersama pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan buruknya tata kelola air oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Palmina Utama di Kecamatan Cintapuri Darussalam.

Rapat gabungan yang melibatkan Komisi I, II, III, dan IV tersebut digelar sebagai respons atas bencana banjir yang melanda sejumlah desa di sekitar area operasional perusahaan dan dikeluhkan warga sebagai dampak aktivitas perkebunan.

Direktur Operasional PT Palmina Utama, Leksono Budi Santoso, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah banjir yang dialami masyarakat desa ring satu perusahaan.

“Saya atas nama pribadi dan perusahaan turut prihatin atas bencana yang terjadi di desa-desa ring satu kami,” ujar Leksono usai rapat gabungan, Kamis (22/1/2026).

Sebagai langkah jangka pendek, PT Palmina Utama mengaku telah menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di wilayah ring satu dan berencana memperluas penyaluran bantuan hingga ke wilayah ring dua.

Tak hanya itu, perusahaan juga mengklaim telah mengurangi operasional pompa air hingga 47 persen selama sepekan terakhir sebagai upaya menurunkan debit air di kawasan sekitar.

“Terkait ketinggian air, kami sudah mengurangi operasional pompa hingga 47 persen. Data operasional pompa harian juga sudah kami bagikan kepada masyarakat untuk bisa diperiksa secara terbuka,” jelasnya.

Leksono menambahkan, mayoritas operator dan karyawan perusahaan merupakan warga lokal, sehingga pengawasan operasional pompa air dapat dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat.

Untuk langkah jangka menengah, PT Palmina Utama menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menyusun sistem pengelolaan air atau water management system (WMS) yang sesuai dengan karakteristik wilayah.

“Kami ingin duduk bersama pemerintah daerah untuk melakukan survei dan menentukan bentuk CSR yang tepat dalam penerapan WMS. Jangan sampai sistem yang kami bantu tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” katanya.

Kontribusi perusahaan dalam penerapan WMS, lanjut Leksono, dapat berupa penyediaan peralatan, pembiayaan, tenaga kerja, hingga dukungan desain dan teknologi.

BACA JUGA :  Curah Hujan Tinggi, Pengaron Kembali Banjir

Ia menilai, pembangunan sistem pengelolaan air akan lebih efektif jika dilaksanakan pada musim kemarau. Karena itu, PT Palmina Utama menargetkan proyek WMS mulai dibangun pada Mei hingga Oktober 2026, untuk kemudian diuji coba pada musim penghujan di akhir tahun.

“Bulan Mei sampai Oktober adalah waktu yang tepat untuk membangun proyek-proyek WMS. Nanti akan kita uji coba saat musim hujan di akhir 2026,” ungkapnya.

Sementara untuk program jangka panjang berskala besar, seperti normalisasi sungai utama atau pembangunan tanggul, perusahaan menegaskan akan mengikuti arahan dan kebijakan pemerintah daerah.

“Kami tidak bisa bergerak sendiri untuk proyek besar seperti normalisasi sungai atau pembangunan tanggul. Itu perlu arahan pemerintah karena melibatkan banyak pihak,” tegas Leksono.

Menjawab pertanyaan anggota DPRD terkait dampak banjir yang meluas hingga ke luar wilayah ring satu dan ring dua, Leksono menekankan pentingnya pelibatan instansi teknis dan masyarakat dalam perencanaan WMS.

“Kami ingin melibatkan dinas dan instansi terkait agar dampak yang lebih luas bisa benar-benar dipahami dan diantisipasi. Perusahaan tidak boleh bekerja sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, sejak bergabung dengan PT Palmina Utama pada 2022, dirinya memang ditugaskan secara khusus untuk membenahi sistem pengelolaan air perusahaan yang sebelumnya masih mengandalkan sistem gravitasi tanpa dukungan peralatan memadai.

“Pengalaman saya sebelumnya di Astra dan CAP menunjukkan bahwa WMS yang baik itu sangat mungkin diterapkan. Sekarang kami ingin membenahi dari ring satu terlebih dahulu,” jelasnya.

Ke depan, perusahaan bersama pemerintah daerah berencana memulai penerapan WMS pada sektor pertanian tanaman semusim sebelum diperluas ke tanaman tahunan seperti karet dan kelapa sawit.

“Kami sudah berkomitmen menyediakan alat, tenaga kerja, dan biaya. Yang terpenting, kami bekerja bersama masyarakat dan instansi terkait agar dampak negatif bisa dihindari dan program benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.