KBK.News, MARTAPURA — Anggota DPRD Kabupaten Banjar, Ali Syahbana, menegaskan bahwa pemenuhan hak asasi manusia (HAM) anak bukan semata kewajiban moral, tetapi merupakan investasi strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Ali usai mengikuti diskusi bersama Kementerian HAM yang menyoroti maraknya kasus bullying di lingkungan sekolah serta kekerasan seksual terhadap anak. Menurutnya, terdapat hubungan sebab-akibat yang kuat antara perlindungan anak dan kualitas pembangunan ekonomi jangka panjang.

Anggota DPRD Banjar, M Ali Syahbana.

“Perlindungan generasi muda adalah modal tersembunyi yang mampu menarik investasi dan membentuk tenaga kerja yang kompetitif,” ujar Ali Syahbana, Rabu (28/1/2026).

Ia menjelaskan, lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari bullying memungkinkan anak tumbuh optimal, menekan angka putus sekolah, serta melahirkan sumber daya manusia yang kreatif dan produktif. Sebaliknya, kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak serius, tidak hanya secara psikologis tetapi juga ekonomi.

“Trauma akibat kekerasan seksual bukan hanya luka batin. Itu menjadi beban ekonomi daerah melalui biaya rehabilitasi, penanganan kesehatan, dan hilangnya produktivitas hingga puluhan tahun ke depan,” paparnya.

BACA JUGA :  Banjir Tak Kunjung Surut, Rahmat Saleh Distribusikan 200 Paket Bantuan ke Tambak Baru

Ali juga menilai bahwa stabilitas sosial yang terbangun dari perlindungan anak akan meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Banjar. Investor, kata dia, cenderung memilih daerah dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan lingkungan sosial yang sehat.

“Anak-anak yang tumbuh percaya diri hari ini adalah jaminan tenaga kerja andal di masa depan. Inilah yang dicari investor,” tegasnya, sembari menyinggung pentingnya dukungan terhadap UMKM lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjar, Rahmat Shaleh, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menekankan bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus menjadi prioritas utama agenda HAM di daerah.

“Menuju Banjar 2030, kita ingin pemimpin Kalimantan Selatan melalui generasi muda yang terlindungi, sehat, dan berdaya saing,” tuturnya.

Ia menegaskan, perlindungan HAM anak merupakan rumus pasti bagi kemakmuran ekonomi Kabupaten Banjar di masa depan.