KBK.News, MARTAPURA – Proyek pembangunan tahap I Gelanggang Olahraga (GOR) Indoor Martapura di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura Kota, kembali menuai sorotan. Proyek senilai sekitar Rp4,9 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2025 itu diduga belum sepenuhnya rampung, meski sebelumnya diklaim telah selesai dan diaudit.

Pantauan KBK.News di lokasi pada Rabu (11/2/2026) sore menunjukkan masih terdapat sejumlah titik pondasi yang diduga belum dilakukan pengecoran. Temuan ini memunculkan pertanyaan publik terkait progres riil pekerjaan tahap pertama tersebut.

Sebelumnya, proyek yang dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar itu telah menjadi perhatian karena secara kasat mata hanya menampilkan deretan pondasi di balik pagar seng yang menutup area pekerjaan. Belum tampak bangunan utama berdiri, sementara di beberapa sudut lokasi mulai ditumbuhi semak dan rumput liar.

Pada pantauan awal Selasa (10/2/2026), kondisi cuaca hujan membuat pengamatan tidak maksimal. Namun dalam peninjauan lanjutan, ditemukan sejumlah titik pondasi yang belum dicor, yakni:

BACA JUGA :  Sidak Pangkalan Gas LPG 3 Kg Di Martapura

P1 sebanyak 7 titik

P2 sebanyak 15 titik

P3 sebanyak 8 titik

Sebagai informasi, P1 merupakan pondasi tipe 9 tiang pancang dengan dimensi poer plate 300x300x90. P2 adalah pondasi tipe 4 tiang pancang dengan dimensi poer plate 200x200x60. Sedangkan P3 merupakan pondasi tipe 2 tiang pancang dengan dimensi poer plate 200x100x60.

Temuan tersebut kontras dengan pernyataan Kepala Disbudporapar Kabupaten Banjar, H Irwan Jaya, yang sebelumnya menegaskan bahwa proyek tahap I telah selesai dan telah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Perbedaan antara klaim penyelesaian pekerjaan dengan kondisi di lapangan ini memunculkan tanda tanya. Apakah pengecoran yang belum terlihat tersebut memang bagian dari perencanaan teknis tahap berikutnya, ataukah benar terdapat pekerjaan yang belum sepenuhnya dituntaskan?

KBK.News masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak Disbudporapar maupun pelaksana proyek guna memastikan duduk persoalan yang sebenarnya, termasuk penjelasan teknis terkait item pekerjaan pondasi yang belum dicor.