BANJARMASIN KBK.NEWS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat mengusut dugaan rasuah di sektor perpajakan. Pada Selasa (10/02/2026), tim penyidik melakukan penggeledahan simultan di dua lokasi kunci: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin dan kantor PT Buana Karya Bhakti (BKB).

​Penggeledahan ini merupakan buntut dari dugaan kongkalikong dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang melibatkan oknum pejabat pajak dan pihak swasta.

​Temuan Barang Bukti

​Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik telah menyita sejumlah dokumen krusial. Barang bukti tersebut meliputi:

• • ​Dokumen administrasi terkait restitusi pajak.
  • ​Catatan transaksi keuangan dan dokumen pengeluaran uang dari PT BKB.

​”Penyidik akan menganalisis setiap barang bukti yang diamankan untuk memperdalam bukti dugaan tindak pidana korupsi di sektor keuangan negara ini,” ujar Budi kepada awak media, Rabu (11/02).

​Kronologi Permainan “Uang Apresiasi”

​Kasus ini bermula pada tahun 2024 saat PT BKB mengajukan restitusi PPN. Berikut adalah alur terjadinya dugaan tindak pidana tersebut:

• • 1. ​Pengajuan & Audit (2024): PT BKB mengajukan restitusi PPN. Tim pemeriksa KPP Madya Banjarmasin menyetujui nilai lebih bayar sebesar Rp48,3 miliar setelah koreksi fiskal.
    2. ​Pertemuan Gelap (November 2025): Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono, bertemu dengan petinggi PT BKB. Dalam pertemuan tersebut, muncul permintaan “uang apresiasi” senilai Rp1,5 miliar.
    3. ​Pencairan Dana (Januari 2026): Dana restitusi cair ke rekening PT BKB pada 22 Januari 2026.
    4. ​Manipulasi Invoice: Untuk menutupi jejak, PT BKB mencairkan uang suap tersebut menggunakan invoice fiktif.

​Modus Pembagian “Jatah”

​KPK telah menetapkan tiga tersangka utama dalam perkara ini. Berdasarkan hasil penyelidikan, uang suap Rp1,5 miliar tersebut direncanakan untuk dibagi rata dengan rincian sebagai berikut:

Pertemuan penentuan jatah ini diketahui dilakukan di sebuah restoran, sesaat setelah dana restitusi negara masuk ke kantong perusahaan. Kini, ketiga tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.