KBK.News, BANJARMASIN –Puluhan warga bersama mahasiswa yang tergabung dalam aliansi rakyat dan mahasiswa Kota Banjarmasin menggelar aksi unjuk rasa di halaman Balai Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (18/2/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan berbagai kritik terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin. Spanduk bertuliskan “500 Tahun Banjarmasin Belum Sejahtera” dibentangkan sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi kota saat ini.

Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah kebijakan pengadaan mobil listrik untuk camat dan kepala SKPD yang dinilai tidak tepat sasaran.

Massa mempertanyakan urgensi penggunaan anggaran daerah di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi.

Selain pengadaan mobil listrik dengan nilai anggaran mencapai Rp5,2 miliar, pendemo juga menyinggung pencabutan program BPJS Kesehatan gratis bagi ribuan warga Banjarmasin.

BACA JUGA :  Pemko Banjarmasin Bebaskan Lahan Tapi Tumbuh Bangunan Liar

Tak hanya itu, persoalan klasik seperti banjir dan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan secara permanen turut menjadi tuntutan.

Massa menilai permasalahan tersebut seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Salah seorang orator, Fajar Arifin, menegaskan bahwa aksi tersebut murni sebagai bentuk penyampaian aspirasi demi kebaikan Kota Banjarmasin.

“Kami ingin mempertanyakan arah kebijakan pemerintah.

Di tengah efisiensi anggaran, prioritas penggunaannya harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya dalam orasi.

Menurutnya, terdapat ketimpangan antara janji kepemimpinan dengan kondisi riil yang dirasakan masyarakat di lapangan.

Ia pun mendesak agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan skala prioritas anggaran daerah.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan kondusif hingga massa membubarkan diri.