Warga Bekambit Desak Tindakan Pidana bagi PT SSC dan Oknum “Pemberi Karpet Merah”
KOTABARU, KBK.NEWS – Masyarakat transmigran di Desa Bekambit, Kabupaten Kotabaru, mulai habis kesabaran. Mereka mendesak pemerintah tidak hanya melakukan langkah administratif, tetapi juga menyeret PT Sebuku Sejaka Coal (SSC) dan oknum pejabat terkait ke ranah hukum pidana maupun perdata atas dugaan eksplorasi batubara ilegal yang merusak lingkungan.
Bukan Sekadar Masalah Lahan
Perwakilan warga transmigran, Candra, menegaskan bahwa penghentian sementara aktivitas tambang dan pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sempat dicabut bukanlah solusi akhir. Menurutnya, ada skandal hukum yang jauh lebih dalam di balik operasional PT SSC.
”Persoalannya tidak sesederhana itu. Ada pelanggaran hukum terang-benderang yang harus ditindak tegas oleh negara. Siapa yang berani menerbitkan IUP di atas lahan transmigran? Siapa yang mencabut SHM warga? Mereka inilah oknum yang memberikan ‘karpet merah’ bagi perusahaan untuk merusak lingkungan dan merugikan negara,” ujar Candra kepada kbk.news, Jumat (27/2/2026).
Soroti Potensi “Penyanderaan” Aparat oleh Oligarki
Candra juga menyuarakan kekhawatiran masyarakat mengenai lambatnya proses hukum terhadap para pelaku. Ia menduga adanya pengaruh kuat dari kekuatan pemilik modal yang dapat melunakkan penegakan hukum di lapangan.
DPR RI Desak Usut Tuntas ‘Mafia’ Dibalik Penghapusan Lahan Transmigran Kalsel
Beberapa poin krusial yang disorot oleh warga meliputi:
- Penyalahgunaan Wewenang: Dugaan adanya oknum birokrat yang memuluskan izin tambang di area terlarang.
- Indikasi Gratifikasi: Kekhawatiran akan adanya bantuan pendanaan pembangunan kantor atau bentuk gratifikasi lain dari pengusaha kepada aparat.
- Kerugian Negara & Lingkungan: Perubahan fungsi lahan dari lumbung pangan menjadi area pertambangan yang rusak.
Harapan pada Presiden Prabowo
Warga Desa Bekambit kini menggantungkan harapan besar pada ketegasan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik mafia tambang di daerah mereka.
”Kami berharap Pak Presiden menindak tegas semua pelanggar hukum yang merusak lingkungan. Desa Bekambit yang sebelumnya adalah lumbung pangan, kini berubah menjadi lumbung batubara yang merugikan masyarakat dan negara,” pungkas Candra dengan nada tegas.