KBK.News, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memaparkan berbagai capaian pembangunan sepanjang tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Banjar yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Banjar, Martapura, Rabu (11/3/2026) pagi.

Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Banjar H Irwan Bora, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya. Agenda utama rapat adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur.

Dalam sambutannya, Saidi menegaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Banjar sepanjang 2025 difokuskan pada penguatan pemulihan dan stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan ketahanan sosial masyarakat.

“Berbagai program prioritas telah dilaksanakan, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, pengembangan usaha mikro dan sektor pertanian, hingga penanggulangan kemiskinan dan penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Ia juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan manusia yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjar pada 2025 tercatat sebesar 75,11 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 74,41 persen.

BACA JUGA :  Anggota DPRD Banjar Hamdan & Zaini: Kunjungan Mensos RI Bawa Harapan Baru bagi Korban Banjir Sungai Tabuk

Menurut Saidi, kenaikan tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah. Bahkan, seluruh komponen penyusun IPM disebut mengalami peningkatan secara konsisten sejak 2022 hingga 2025.

“Hal ini menjadi indikator bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Banjar terus bergerak ke arah yang lebih baik,” tambahnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, serta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Melalui forum tersebut, DPRD Banjar selanjutnya akan melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap LKPJ yang telah disampaikan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.