KBK. NEWS – Isu mengenai harga motor listrik untuk operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang sedang menjadi sorotan publik. Munculnya kritik dan dugaan korupsi ini berawal dari temuan netizen yang membandingkan harga unit tersebut dengan model serupa di platform Alibaba.

​Berikut adalah beberapa poin utama terkait kontroversi tersebut:

  • ​Perbandingan Harga yang Drastis: Publik menyoroti motor listrik merek Emmo JVX GT (tipe trail) yang digunakan Badan Gizi Nasional (BGN). Di platform Alibaba, model yang sangat mirip (Kollter ES1-X Pro) ditemukan dengan harga sekitar Rp7 jutaan (sebelum pajak dan ongkir). Sementara itu, BGN mengklarifikasi bahwa harga pengadaan resmi adalah Rp42 juta hingga Rp43,3 juta per unit.
  • ​Klarifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN): Kepala BGN, Dadan Hindayana, membantah bahwa harga tersebut kemahalan. Beliau menjelaskan beberapa alasan:
    • ​Perbedaan Spesifikasi: Motor yang dibeli diklaim memiliki spesifikasi yang berbeda dari yang terlihat di toko daring luar negeri.
    • ​Komponen Mahal: BGN menekankan bahwa harga baterai saja bisa mencapai Rp7 juta, belum termasuk dinamo, controller, dan komponen kualitas lainnya.
    • ​Status Produk: Emmo dinyatakan sebagai jenama yang terdaftar dan dijual resmi di Indonesia, bukan sekadar barang impor langsung tanpa dukungan purna jual.
  • ​Rincian Pengadaan: Berdasarkan data terakhir (April 2026), BGN telah merealisasikan pengadaan sebanyak 21.801 unit (dari rencana awal 25.644 unit) melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Total anggaran yang terserap untuk motor operasional ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah.
  • ​Aspek TKDN: Kritik juga mengarah pada tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebesar 48,5% yang diklaim produsen. Publik mempertanyakan apakah motor tersebut benar-benar diproduksi di Indonesia atau merupakan hasil rebranding dari produk China.
BACA JUGA :  Hasil OTT KPK di Kalsel Periksa 6 Orang Dari Dinas PUPR Kalsel Serta Beberapa Kontraktor

​Tujuan utama penggunaan motor listrik ini adalah untuk memfasilitasi operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar bisa menjangkau wilayah pelosok atau desa-desa yang sulit diakses oleh mobil.