SPPG Landasan Ulin Barat 1 Ditutup, 3.000 Penerima Manfaat Terdampak

KBK.News, BANJARBARU — Operasional Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) Landasan Ulin Barat 1, Kecamatan Liang Anggang, dihentikan Sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN), pada Selasa (31/3/2026) lalu.

Penutupan ini diduga karena persoalan fasilitas pembuangan limbah yang dinilai belum memenuhi standar.

Keputusan tersebut langsung berdampak luas. Lebih dari 3.000 penerima manfaat terancam tidak lagi mendapatkan suplai makanan bergizi.

Di sisi lain, sebanyak 48 relawan dapur serta sejumlah pemasok bahan baku ikut terdampak karena aktivitas operasional terhenti total.

Pihak pengelola, Yayasan Nurul Hijrah, menyayangkan langkah tegas tersebut. Sekretaris yayasan, Edy, menilai penutupan dilakukan tanpa peringatan ataupun pemberitahuan resmi sebelumnya.

“Padahal Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) kami sudah sesuai standar. Bahkan bisa dilihat, ikan-ikan liar masih hidup di area tersebut,” ujarnya kepada awak media, Rabu (15/4/2026) siang.

Edy juga mengungkapkan adanya perbedaan penilaian antara otoritas pusat dan daerah. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru justru memberikan penilaian positif terhadap kondisi IPAL di lapangan, dengan catatan perbaikan minor seperti pemasangan pagar di area pembuangan.

“DLH menyatakan sesuai standar, hanya menyarankan perbaikan teknis kecil agar limbah tidak mengganggu lingkungan,” tambahnya.

Di tengah polemik tersebut, persoalan internal turut memperkeruh situasi. Kepala SPPG berinisial RY disebut jarang berada di lokasi, sehingga pengawasan operasional dinilai tidak optimal. Bahkan, laporan terkait hal ini telah disampaikan ke BGN sejak Februari lalu, namun belum mendapat respons.

“Dalam sebulan mungkin hanya empat atau lima kali hadir, itu pun hanya satu sampai dua jam,” ungkap Edy.

Kondisi tersebut membuat koordinasi teknis, termasuk pembenahan fasilitas, berjalan lambat. Pihak yayasan bahkan telah mengusulkan pergantian pimpinan SPPG demi memperbaiki manajemen dapur.

Sementara itu, Akunting SPPG, M Fajar Maulana, mengakui dirinya kerap mengambil alih pengawasan harian. Meski begitu, ia tetap berkoordinasi dengan kepala dapur melalui komunikasi jarak jauh.

“Karena tidak ingin melangkahi, saya tetap komunikasi dengan beliau lewat WhatsApp,” jelas Fajar.

Dampak penutupan juga dirasakan langsung oleh para relawan. Skema pengupahan berbasis kehadiran membuat mereka kehilangan penghasilan sejak dapur berhenti beroperasi. Berbeda dengan posisi struktural seperti kepala dapur, akunting, dan ahli gizi yang tetap menerima bayaran dari pusat.

“Relawan bergantung pada operasional. Kalau dapur tutup, mereka tidak mendapatkan gaji,” tegas Fajar.

Saat ini, pihak yayasan tengah berupaya melakukan pembenahan dengan menambah perangkat pengolahan limbah agar memenuhi standar yang dipersyaratkan.

“Harapannya, semoga operasional dapur dapat segera kembali berjalan dan distribusi makanan bergizi bagi untuk anak anak tidak terhenti terlalu lama,” tutupnya.