KBK.News, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Pemko Banjarbaru menyiapkan rekrutmen 43 Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk mengatasi kekurangan tenaga pendamping di sekolah.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis Pemko Banjarbaru di bawah kepemimpinan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), saat ini terdapat 629 ABK yang tersebar di 43 satuan pendidikan. Sementara itu, jumlah GPK yang tersedia baru mencapai 77 orang, sehingga masih diperlukan tambahan 43 tenaga pendamping untuk memenuhi kebutuhan ideal sebanyak 120 GPK.

“Dinas Pendidikan Banjarbaru saat ini tengah menyiapkan proses rekrutmen untuk menutup kekurangan tersebut melalui skema PJLOP,” ujar Wali Kota Lisa, Senin (27/4/2026).

Rekrutmen tersebut akan dilakukan melalui skema Perjanjian Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLOP), dengan pengumuman resmi dijadwalkan dalam waktu dekat. Pemerintah memastikan proses seleksi akan berjalan secara terbuka dan profesional.

Kesempatan ini juga diharapkan dapat menjadi ruang partisipasi bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan inklusif untuk turut berkontribusi dalam mendampingi ABK di lingkungan sekolah.

BACA JUGA :  Hasil Rekapitulasi KPU Kalsel PSU Banjarbaru: Lisa - Wartono Unggul 4.628 suara Atas Kotak Kosong

Selain penambahan tenaga pendamping, penguatan sistem layanan juga dilakukan melalui asesmen komprehensif terhadap ABK oleh ULD Disdik Banjarbaru. Asesmen ini bertujuan memastikan setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing.

Fokus asesmen diberikan kepada siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, seperti dari TK ke SD maupun dari SD ke SMP.

“Hasil asesmen nantinya akan menjadi dasar penerbitan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan agar siswa dapat mendaftar di satuan pendidikan yang sesuai di Kota Banjarbaru,” tambahnya.

Untuk menjamin kualitas dan akurasi asesmen, Dinas Pendidikan Banjarbaru menggandeng Universitas Lambung Mangkurat sebagai mitra akademik.

Kolaborasi ini dinilai penting agar penguatan pendidikan inklusif berjalan secara serius, terukur, dan berbasis keilmuan.

Dengan langkah ini, Banjarbaru tidak hanya berupaya memperluas akses pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan yang benar-benar menyentuh kebutuhan setiap anak.

Pemerintah Kota Banjarbaru berharap upaya ini dapat memberikan rasa aman dan keyakinan bagi para orang tua ABK bahwa anak-anak mereka memiliki masa depan pendidikan yang terjamin.

Pendidikan inklusif di Banjarbaru kini bukan sekadar slogan, melainkan gerakan nyata menuju sistem pendidikan yang lebih adil, setara, dan ramah bagi semua.