Petani Terkendala Solar, Dinas Pertanian Banjar Gerak Cepat Ajukan Solusi ke BPH Migas
KBK.News, MARTAPURA – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang sempat dikeluhkan petani di wilayah Martapura Barat mendapat respons cepat dari Dinas Pertanian Kabupaten Banjar. Kondisi ini sebelumnya disebut menghambat operasional alat dan mesin pertanian (alsintan) di tengah musim tanam, Senin (4/5/2026)
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, H Warsita, mengatakan pihaknya telah mengambil sejumlah langkah konkret guna mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan mengeluarkan rekomendasi resmi bagi petani untuk mendapatkan solar bersubsidi.
“Untuk keluhan BBM di Martapura Barat, khususnya bagi petani, kami sudah mengeluarkan rekomendasi pengambilan solar subsidi. Selain itu, usulan juga sudah disampaikan oleh Pak Bupati ke BPH Migas,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Ia menjelaskan, pengajuan tersebut telah ditandatangani oleh Bupati Banjar dan tengah dalam proses distribusi ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Diharapkan, langkah ini dapat segera mengatasi kelangkaan yang terjadi di lapangan.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa membantu mengatasi kelangkaan solar bersubsidi,” tambahnya.
Warsita juga mengungkapkan bahwa kebijakan penggunaan BBM bersubsidi untuk alsintan sebenarnya telah diatur oleh Kementerian Pertanian. Bahkan, sebelum kenaikan harga BBM, pihaknya sudah lebih dulu mengeluarkan rekomendasi serupa di sejumlah wilayah seperti Beruntung Baru, Gambut, dan Tata Makmur.
“Di daerah-daerah tersebut sudah berjalan dan terlayani. Namun di Martapura Barat, karena baru memasuki masa tanam, ini menjadi tantangan baru yang terus kami pantau,” jelasnya.
Ia mengakui, pada awal penerapan aturan sempat terjadi kendala di lapangan, terutama karena belum meratanya sosialisasi kepada pihak SPBU. Namun kini, kondisi tersebut mulai berangsur normal.
“Sebelumnya memang ada SPBU yang belum menerima rekomendasi karena aturan masih baru. Tapi sekarang sudah berjalan lebih lancar,” katanya.
Terkait laporan serupa, Warsita menyebut keluhan sebelumnya juga sempat muncul di wilayah Beruntung Baru, Tata Makmur, dan Gambut. Meski demikian, pemerintah daerah memastikan akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan.
Ia pun mengimbau para petani untuk tidak ragu melaporkan jika mengalami kendala serupa. Petani dapat menyampaikan keluhan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di masing-masing wilayah.
“Silakan hubungi PPL setempat, karena mereka ada pendamping di lapangan setiap hari. Atau bisa juga langsung melapor ke dinas, nanti akan kami tindak lanjuti dan carikan solusinya,” tutupnya.







