KBK.News, BANJARMASIN – Ketua Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Kalimantan Selatan, Dr H Akhmad Murjani MKes MH menyoroti sulitnya masyarakat mendapatkan BBM jenis solar subsidi di sejumlah SPBU di Kalimantan Selatan yang dinilai mulai memicu dampak luas terhadap berbagai sektor usaha dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Murjani, antrean panjang hingga dugaan kelangkaan solar subsidi saat ini menimbulkan efek domino terhadap sektor logistik, distribusi barang, pelaku UMKM, usaha jasa boga hingga pengusaha lokal lainnya.

“Efek dominonya sudah sangat terasa. Bukan hanya pengusaha angkutan, tetapi UMKM, usaha jasa boga, hingga pelaku usaha lainnya ikut terdampak karena biaya operasional meningkat,” ujar Murjani, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan, sulitnya mendapatkan solar subsidi membuat biaya transportasi dan distribusi melonjak. Kondisi tersebut memaksa para distributor menaikkan harga jual barang agar usaha mereka tetap bisa berjalan.
“Kalau distributor tidak menaikkan harga, mereka bisa gulung tikar.

Akhirnya harga barang di tingkat konsumen ikut naik dan ini memicu inflasi,” jelas Ketua Yayasan Universitas Cahaya Bangsa (UCB) tersebut.

Murjani menilai kelompok masyarakat menengah ke bawah menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.

Sebab di tengah harga kebutuhan yang terus meningkat, daya beli masyarakat justru mengalami penurunan.

Selain itu, ia juga menyoroti ketergantungan sektor transportasi terhadap BBM solar subsidi, khususnya bagi sopir truk angkutan darat, armada laut hingga kendaraan distribusi lainnya.

“Tidak bisa dipungkiri para sopir angkutan sangat bergantung pada solar subsidi. Kalau distribusi BBM terganggu maka rantai distribusi barang juga ikut terganggu,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Murjani mengapresiasi langkah Polda Kalimantan Selatan yang telah melakukan penindakan terhadap oknum premanisme di kawasan SPBU.

Namun ia berharap pengawasan dan penindakan tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi juga menyasar para pengepul, penimbun BBM hingga mafia solar beserta pihak-pihak yang diduga menjadi backing mereka.

“Kita apresiasi kepolisian yang sudah bergerak. Tetapi pengawasan dan penindakan harus dilakukan terus menerus secara kontinyu,” tegasnya.

Murjani juga mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Satgas Penanganan BBM yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, TNI hingga instansi terkait lainnya.

Menurutnya, keberadaan satgas tersebut penting agar distribusi solar subsidi lebih tepat sasaran serta menciptakan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat maupun pengusaha SPBU.

“Kami berharap konsumen bisa mendapatkan solar subsidi dengan aman dan nyaman. Begitu juga pengusaha SPBU agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Ia pun mengajak masyarakat turut melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi agar penyalurannya tidak disalahgunakan.

“Jangan sampai akibat susahnya mendapatkan solar subsidi, masyarakat kecil dan pelaku usaha lokal yang menjadi korban,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Mers