KBK.News, JAKARTA — Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El, menyuarakan berbagai persoalan strategis yang dihadapi masyarakat Kalimantan Selatan dalam Sidang Paripurna DPD RI ke-10 Masa Sidang V, Jakarta, Jumat (22/5/2026) .

Dalam sidang tersebut, Dayat El menyampaikan laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat Sub Wilayah Timur I pada lingkup tugas Komite I, Komite III, dan Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD).

Berbagai persoalan daerah mulai dari penataan ruang, pembangunan desa, ekonomi kreatif, pendidikan, hingga infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan menjadi sorotan utama.

Pada lingkup Komite I, Dayat El mengungkapkan masyarakat menyoroti lemahnya pengawasan alih fungsi lahan, konflik kawasan hutan, penurunan Dana Desa, serta perlunya penguatan pembangunan desa dan kawasan tertinggal.

Tak hanya itu, masyarakat juga menaruh perhatian terhadap kepastian desain Pemilu 2029, profesionalitas penyelenggara pemilu, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga perlindungan dan kesejahteraan PPPK maupun ASN daerah.

Sementara pada lingkup Komite III, aspirasi masyarakat mengarah pada penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal serta perlindungan aset budaya daerah agar tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Persoalan pekerja migran turut menjadi perhatian serius. Dayat El menyebut masyarakat mengeluhkan maraknya praktik rekrutmen ilegal, rumitnya birokrasi penempatan tenaga kerja, hingga minimnya akses informasi resmi bagi calon pekerja migran.

Sedangkan pada lingkup BULD, masyarakat mendorong adanya harmonisasi regulasi pendidikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu, pemerataan tenaga pendidik dan efektivitas penggunaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBD dinilai harus benar-benar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA :  Waduh! Anggota DPD RI Dapil Kalsel Dayat El Dihantam Isu Dugaan Pelecehan Seksual

Tak berhenti pada isu nasional, Dayat El juga membawa sejumlah agenda strategis khusus Kalimantan Selatan yang dinilai mendesak untuk segera mendapat perhatian pemerintah pusat.

Di antaranya, percepatan pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar yang dinilai penting sebagai solusi pengendalian banjir, pembangunan Bendungan Batang Alai di Hulu Sungai Tengah untuk menopang sektor pertanian, hingga perbaikan jalan nasional di Kalimantan Selatan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Selain itu, Dayat El kembali menegaskan komitmennya terhadap perlindungan Hutan Meratus melalui gerakan #SaveMeratus.

Menurutnya, kawasan Meratus merupakan salah satu penyangga ekologi utama di Kalimantan Selatan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan hidup dan masa depan Banua.

Ia juga mendorong percepatan tindak lanjut usulan pemekaran Kabupaten Tanah Kambatang Lima dan Gambut Raya, yang hingga kini masih menjadi harapan besar masyarakat.

“Aspirasi masyarakat jangan hanya didengar, tetapi juga harus diperjuangkan dan diwujudkan melalui langkah nyata demi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan daerah,” tegas Dayat El dalam Sidang Paripurna DPD RI.

Melalui penyampaian tersebut, Dayat El berharap berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya Kalimantan Selatan, tidak hanya menjadi catatan administratif, melainkan segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret dan solusi nyata dari pemerintah pusat maupun para pemangku kepentingan.