KBK.News, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar dipastikan tidak akan menggelar Seleksi Terbuka (Selter) atau lelang jabatan untuk mengisi delapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang saat ini masih kosong. Sebagai gantinya, pengisian jabatan akan dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Talenta (SIMATA) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jumat (26/6/2026).

Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H Yudi Andrea, menanggapi desakan Komisi I DPRD Kabupaten Banjar agar pemerintah daerah segera mengisi sejumlah jabatan strategis, mulai dari eselon II, III hingga IV, yang selama ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Menurut Yudi, Pemkab Banjar saat ini tengah mematangkan proses penerapan SIMATA dengan berkoordinasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.

“Untuk mengisi JPTP yang kosong, saat ini kami sedang dalam tahap persiapan. Kami mematangkan proses rekrutmen atau seleksi melalui koordinasi dengan BKN,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan arahan BKN, Pemkab Banjar diminta menerapkan SIMATA sebagai sistem yang mampu mengidentifikasi potensi, kompetensi, dan kinerja ASN untuk kebutuhan mutasi, promosi, hingga suksesi jabatan.

“Hal ini yang sedang kami siapkan. Kalau sudah siap, akan segera kami laksanakan untuk pengisian jabatan,” katanya.

BACA JUGA :  Ketua DPRD Banjar Sebut Jangan Jadikan BUMD Sapi Perahan

Yudi menambahkan, melalui SIMATA, pemerintah daerah dapat memetakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga proses penempatan pejabat dinilai lebih objektif dan berbasis kompetensi.

“Dari data yang ada, insyaallah kebutuhan SDM di Kabupaten Banjar masih tercukupi. Penerapan SIMATA juga tidak hanya untuk JPTP, tetapi juga untuk pengisian maupun rotasi jabatan administrator dan jabatan pengawas,” jelasnya.

Dengan penerapan sistem tersebut, Pemkab Banjar memastikan tidak akan lagi menggunakan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan untuk mengisi posisi JPTP yang kosong.

“Jadi tidak ada lelang jabatan. Kami menggunakan Sistem Informasi Manajemen Talenta untuk memetakan, mengidentifikasi, dan mengembangkan karier ASN secara terintegrasi dan transparan,” tegas Yudi.

Saat ini, sedikitnya terdapat delapan jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Banjar yang masih belum terisi secara definitif dan dijabat oleh Pelaksana Tugas.

Kondisi tersebut sebelumnya mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kabupaten Banjar yang meminta pemerintah daerah segera melakukan pengisian agar pelayanan dan roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.