KBK.News, MARTAPURA – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tetap mengalokasikan lebih dari Rp300 juta dari APBD untuk penyelenggaraan Pemilihan Nanang Galuh Banjar 2026. Kebijakan ini pun memicu sorotan dari DPRD Kabupaten Banjar yang mempertanyakan efektivitas serta manfaat nyata program tersebut bagi pengembangan pariwisata daerah, Selasa (7/7/2026).

Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Banjar, HM Irwan Jaya, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari proses audisi, karantina peserta, malam grand final, penyediaan properti, hadiah, hingga berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Menurutnya, Pemilihan Nanang Galuh bukan sekadar ajang mencari putra-putri terbaik daerah, melainkan upaya mencetak duta promosi pariwisata dan budaya Kabupaten Banjar.

“Pemilihan Nanang Galuh bukan hanya sekadar kompetisi. Tujuannya untuk mendorong putra-putri terbaik Kabupaten Banjar agar bisa berprestasi hingga tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Irwan usai Grand Final Nanang Galuh Banjar 2026, Sabtu (4/7/2026).

Ia berharap pasangan Nanang dan Galuh yang terpilih mampu menjadi mitra pemerintah dalam memperkenalkan potensi wisata, seni, dan budaya Kabupaten Banjar, termasuk melalui pemanfaatan media sosial yang dinilai memiliki jangkauan promosi lebih luas.

“Kami berharap duta yang terpilih dapat ikut berkontribusi mendukung pemerintah daerah, khususnya dalam mempromosikan pariwisata, seni dan budaya Kabupaten Banjar. Untuk rincian anggarannya bisa ditanyakan ke Bidang Promosi Disbudporapar,” tambahnya.

DPRD Pertanyakan Efektivitas

Di sisi lain, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk kegiatan tersebut justru mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPRD Kabupaten Banjar.

Ketua Komisi IV DPRD Banjar, , mengaku pihaknya belum memperoleh penjelasan rinci mengenai besaran maupun penggunaan anggaran Pemilihan Nanang Galuh Banjar 2026.

Karena itu, Komisi IV berencana memanggil Disbudporapar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna meminta penjelasan sekaligus mengevaluasi efektivitas program tersebut.

BACA JUGA :  Bukan Rp 118 Miliar, Dinsos P3AP2KB Banjar Sebut Anggaran Penanganan Stunting Hanya Rp 4 Miliar

“Kami akan membahasnya melalui RDP. Karena sampai saat ini Komisi IV belum mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk Nanang Galuh Banjar sekaligus mengevaluasi efektivitas program tersebut,” ujarnya, Senin (6/7/2026).

Anna menjelaskan, saat pembahasan APBD di Badan Anggaran (Banggar), program Nanang Galuh tidak dipaparkan secara rinci sehingga DPRD belum memiliki gambaran utuh mengenai urgensi maupun target yang ingin dicapai.

“Saat rapat Banggar kami hanya melihat program-program yang sifatnya normatif dan prioritas. Tiba-tiba muncul program Nanang Galuh Banjar. Itu yang nanti akan kami pertanyakan dalam RDP,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar tersebut, evaluasi perlu dilakukan mengingat pemerintah sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. DPRD ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

“Kami ingin melihat apakah anggaran kegiatan ini sudah efisien atau tidak. Kalau memang terlalu besar, tentu kami akan meminta dinas untuk melakukan penyesuaian,” tegasnya.

Meski demikian, Anna menegaskan DPRD tidak mempermasalahkan penyelenggaraan Pemilihan Nanang Galuh selama program tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya sektor pariwisata.

Namun ia mempertanyakan sejauh mana keberadaan Nanang Galuh benar-benar berdampak terhadap promosi wisata Kabupaten Banjar.

“Yang ingin kami pertanyakan adalah relevansi kegiatan ini. Apakah promosi wisata akan berhenti kalau tidak ada Nanang Galuh Banjar? Itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.

Anna juga menilai sejumlah destinasi wisata unggulan Kabupaten Banjar telah memiliki daya tarik yang kuat tanpa promosi tambahan.

“Kalau Sekumpul dan Kelampayan, menurut kami tidak perlu dipromosikan lagi. Tanpa promosi pun masyarakat datang selama 24 jam. Wisata religi tetap berjalan,” pungkasnya.