KBK.News | Tanah Laut – Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang bersama masyarakat nelayan Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, menggelar aksi protes pada Kamis (16/7/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap dugaan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang diduga terjadi di SPBU Desa Kuala Tambangan.

Dalam aksi itu, para nelayan menyampaikan keluhan mengenai sulitnya memperoleh solar bersubsidi yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas melaut dan penghasilan mereka.

Salah seorang nelayan, Albar, meminta aparat penegak hukum (APH) dan instansi terkait segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, persoalan distribusi solar bersubsidi telah memengaruhi mata pencaharian nelayan yang bergantung pada ketersediaan BBM.

“Kami meminta aparat penegak hukum dan pejabat yang berwenang segera menindaklanjuti keluhan masyarakat karena persoalan ini sangat berdampak terhadap mata pencaharian nelayan,” ujarnya.

Albar juga menyampaikan penolakan terhadap pengelolaan SPBU yang dikelola Nurul Tausiah. Menurutnya, sebagian masyarakat menduga terdapat praktik penyelewengan BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Dugaan tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan masyarakat dan hingga kini masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

BACA JUGA :  Gubernur Kalbar Mengajak Mahasiswa Kawal Pemilu 2024

Sementara itu, Rizki, mahasiswa asal Tanah Laut yang turut menyuarakan aspirasi warga, menyebut persoalan distribusi solar bersubsidi telah menjadi keresahan masyarakat selama bertahun-tahun.

Ia mengatakan, sebelumnya nelayan dapat memperoleh kuota solar bersubsidi sekitar tiga hingga empat kali dalam sebulan. Namun kini, menurutnya, frekuensi pengambilan berkurang menjadi sekitar dua kali dengan jumlah sekitar 60 liter setiap kali pengisian.

“Penolakan ini merupakan bentuk keresahan masyarakat Desa Kuala Tambangan. Kami meminta pengelola SPBU dievaluasi, bahkan dicopot apabila terbukti melakukan praktik yang merugikan masyarakat,” kata Rizki.

Massa aksi mendesak Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum melakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap distribusi solar bersubsidi di SPBU tersebut guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan sesuai ketentuan.

Kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi sendiri belakangan menjadi perhatian publik di Kalimantan Selatan. Sejumlah pengungkapan oleh aparat kepolisian di berbagai daerah, termasuk Banjarmasin, memunculkan tuntutan agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pelangsir di lapangan, tetapi juga mengusut aktor yang diduga berada di balik jaringan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi. (Masruni)