KBK.News, BANJARMASIN – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Selatan Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor PLN UP3 Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Rabu (29/7/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap pemadaman listrik bergilir yang dinilai semakin sering terjadi dan merugikan masyarakat.

Dalam aksi itu, massa menyampaikan aspirasi melalui pembentangan spanduk, poster, orasi, hingga pembacaan puisi. Mereka menilai pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini telah berdampak luas terhadap aktivitas masyarakat, dunia usaha, pendidikan, hingga pelayanan publik.

Koordinator lapangan aksi, Syarif, menyoroti pelaksanaan pemadaman yang dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang diumumkan. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kerugian.

“Kami mempertanyakan apa sebenarnya penyebab pemadaman ini. Apakah karena kekurangan pasokan batu bara, kerusakan sistem, atau ada persoalan lain yang tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya saat berorasi.

Sementara itu, Naufal, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), mengatakan sektor pendidikan juga terdampak akibat pemadaman listrik yang berulang.

Ia menyebut sedikitnya 10 mahasiswa mengalami hambatan dalam proses belajar karena keterbatasan akses listrik dan jaringan internet saat pemadaman berlangsung.

“Kami mendesak PLN segera mempercepat pemulihan sistem kelistrikan karena dampaknya sudah terlalu luas bagi masyarakat, termasuk dunia pendidikan,” katanya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi Masyarakat Kalsel Bersatu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PT PLN (Persero), di antaranya:

 

  • 1.Mendesak PLN UID Kalselteng bertanggung jawab atas seringnya pemadaman listrik yang merugikan masyarakat, dunia usaha, fasilitas pendidikan, dan pelayanan publik.
  • 2.Menuntut General Manager PLN UID Kalselteng menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat serta menjelaskan penyebab berulangnya pemadaman beserta langkah penyelesaiannya.
  • 3.Mendesak PLN membuka secara transparan kondisi sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan, termasuk kapasitas pasokan, kondisi jaringan, dan penyebab utama gangguan.
  • 4.Mendesak penyusunan peta jalan (roadmap) beserta target waktu penyelesaian untuk meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan.
  • (Poin kelima tidak disampaikan dalam naskah tuntutan yang diterima.)
  • 5.Meminta DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memanggil manajemen PLN UID Kalselteng melalui rapat dengar pendapat terbuka dan mengawal penyelesaian persoalan hingga tuntas.
  • 6.Mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Gubernur mengambil langkah koordinasi aktif dengan PLN dan pemerintah pusat agar persoalan pemadaman segera teratasi.
  • 7.Menuntut mekanisme kompensasi kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku apabila pemadaman memenuhi syarat pemberian kompensasi.
  • 8.Mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap General Manager PLN UID Kalselteng apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, kelalaian, atau dugaan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian masyarakat.
  • 9.Menegaskan akan terus menggelar aksi lanjutan apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat perbaikan nyata terhadap pelayanan kelistrikan di Kalimantan Selatan.
BACA JUGA :  WALHI Kalteng: Pemadaman Bergilir Bukti Gagalnya Negara Menjamin Keadilan Energi di Kalimantan

Aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat gabungan. Sejak sekitar pukul 14.00 Wita, ratusan personel kepolisian dan unsur pengamanan lainnya disiagakan di sekitar Kantor PLN UP3 Banjarmasin guna menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan arus lalu lintas di Jalan Lambung Mangkurat berjalan lancar.

Hingga aksi massa menyampaikan harapan agar PLN segera memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat sekaligus mengambil langkah konkret untuk mengakhiri persoalan pemadaman listrik yang terjadi di Kalimantan Selatan. (Masruni)