KBK.News, MARTAPURA — Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Banjar mulai berdampak pada ketersediaan air bersih masyarakat. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Riduan, yang mendorong adanya langkah konkret dan kolaborasi antara pemerintah daerah, PTAM Intan Banjar, serta para relawan di lapangan, Rabu (26/8/2026)

Akhmad Riduan menilai, keberadaan para relawan selama kondisi kemarau patut mendapat perhatian serius. Menurutnya, relawan selama ini tidak hanya bergerak membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga berupaya memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak kekeringan.

“Relawan ini di lapangan antusiasnya luar biasa. Semangat membantu, baik itu kebakaran lahan maupun ketersediaan air bersih,” ujar Riduan.

Ia menyebut, hampir seluruh wilayah Kabupaten Banjar mulai merasakan dampak kemarau. Bahkan, di sejumlah kawasan, sumur milik warga mulai mengering sehingga masyarakat dan relawan harus mencari sumber air alternatif.

“Yang paling terdampak saya kira hampir semua wilayah. Bahkan ada yang mengalami kekeringan. Sumur-sumur di tempat saya sendiri banyak yang sudah kering,” ungkapnya.

Dalam kondisi tersebut, lanjut Riduan, para relawan secara mandiri mengambil air dari saluran irigasi menggunakan tandon untuk kemudian membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kondisi inilah yang menurutnya perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dari PTAM Intan Banjar sebagai mitra Komisi II DPRD Banjar.

Ia mempertanyakan sejauh mana peran PTAM Intan Banjar dalam membantu menghadapi situasi kekeringan yang terjadi saat ini. Ia berharap perusahaan daerah tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan para relawan, terutama terkait sarana pendistribusian air bersih.

BACA JUGA :  DPRD Banjar Setujui Raperda RPJMD 2025-2029

“Tenaga relawan untuk Kabupaten Banjar menurut kita sudah cukup. Tapi fasilitasnya seperti apa? Ada mobil tangki, ada unit, ada ketersediaan air. Ke depan harus ada kolaborasi lintas sektor dan masyarakat relawan ini disinergikan,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan air bersih saat kemarau tidak bisa hanya dibebankan kepada relawan. Sebab, selama ini sebagian besar relawan bergerak secara mandiri, termasuk untuk kebutuhan BBM, operasional kendaraan hingga sarana pendukung lainnya.

“Relawan itu mandiri. Mereka untuk membantu penanganan karhutla dan ketersediaan air bersih, semuanya mandiri. Namun kita harus melihat bahwa ini momennya untuk kita berkolaborasi,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi II lainnya, M Ali Syahbana, mengatakan tidak boleh ada sekat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ia juga memastikan Komisi II DPRD Banjar akan berupaya mengagendakan pembahasan bersama PTAM Intan Banjar. Namun, agenda tersebut tetap harus disesuaikan dengan jadwal Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banjar dan dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pimpinan dewan.

“Dalam minggu ini insya Allah kita lihat. Agenda di Banmus kan tidak bisa langsung kita panggil. Kita lihat dulu agendanya, kemudian kita komunikasikan dengan pimpinan apakah bisa kita segerakan. Tapi ini menjadi perhatian khusus dari Komisi II,” pungkasnya.