KBK.NEWS, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar, dengan agenda Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (8/9/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna Lantai 2 Gedung DPRD Banjar, Martapura, tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjar Irwan Bora dan dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD, unsur eksekutif, Forkopimda dan undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Pemkab Banjar mengapresiasi pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2027. Pemerintah daerah menilai berbagai masukan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banjar.

Habib Idrus menyampaikan, belanja daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Setiap program harus memiliki indikator keberhasilan yang terukur, transparan dan memberikan dampak nyata serta berkelanjutan bagi kemakmuran masyarakat Kabupaten Banjar,” tegasnya.

Dalam rancangan APBD 2027, pemerintah daerah mengarahkan belanja pada sejumlah sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Mulai dari peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur dasar hingga pemberian stimulus untuk memperkuat perekonomian masyarakat.

Menanggapi pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas penerimaan fraksi terhadap Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Sementara menjawab pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pemkab Banjar sepakat bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus terus didorong.

BACA JUGA :  Naik Jukung di Malam Hari, Wahyu Akbar Kembali Tinjau Rumah Warga Tak Layak Huni di Tatah Makmur

Langkah tersebut dilakukan melalui optimalisasi potensi ekonomi daerah, perbaikan sistem pemungutan serta percepatan digitalisasi dalam pemungutan pajak daerah.

Sedangkan menanggapi Fraksi Partai Golkar, pemerintah daerah menegaskan akan terus menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas, efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja yang berpihak kepada masyarakat.

Tak hanya persoalan pembangunan dan ekonomi, sektor kebencanaan juga menjadi perhatian dalam rancangan kebijakan APBD 2027.

Pemkab Banjar memastikan strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan terus diperkuat, terutama dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta banjir yang menjadi ancaman di sejumlah wilayah.

“Isu kebencanaan juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah terus memperkuat strategi penanggulangan bencana dan mitigasi lingkungan, khususnya dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta banjir,” ujarnya.

Seluruh Fraksi Setujui Raperda Perangkat Daerah

Dalam rapat paripurna tersebut juga berlangsung agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Banjar terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Dengan adanya persetujuan seluruh fraksi, Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah disepakati untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada rapat paripurna berikutnya.

Pembahasan APBD 2027 dan penataan perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan arah pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar ke depan berjalan lebih efektif, efisien dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.