KBK.News.BANJARBARU– Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan mencegat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka saat berada di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Momen tersebut dimanfaatkan mahasiswa untuk menyampaikan langsung keresahan dan aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan yang tengah terjadi di Kalimantan Selatan, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan relawan pemadam kebakaran, serta penanganan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Ketua DEMA UIN Antasari, Munawir, menyampaikan bahwa persoalan karhutla di Kalimantan Selatan bukan persoalan baru yang hanya terjadi pada tahun ini.

“Persoalan kebakaran hutan dan lahan terus berulang. Ini bukan hanya terjadi hari ini atau tahun lalu, tetapi sudah terjadi selama bertahun-tahun,” ujar Munawir.

Menurutnya, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat perlu memiliki rencana jangka panjang yang lebih representatif dalam menangani karhutla.

Penanganan, kata dia, tidak boleh hanya dilakukan ketika kebakaran sudah meluas.

“Kita perlu melihat apa yang menjadi penyebabnya, bagaimana tingkat penanganannya, serta apa langkah konkret yang dapat dilakukan agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun,” katanya.

Sementara itu, perwakilan BEM se-Kalsel, Rizki Saputra, mengatakan terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan mahasiswa kepada Gibran.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah preventif dalam penanganan dan pencegahan karhutla.

“Kami menyampaikan bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberikan langkah preventif untuk penanganan atau pencegahan karhutla,” ungkap Rizki.

Kedua, mahasiswa menyoroti kondisi para relawan pemadam kebakaran yang selama ini berada di garis depan ketika terjadi kebakaran.

Menurut Rizki, banyak relawan, termasuk dari Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) dan berbagai komunitas masyarakat, masih menghadapi keterbatasan perlengkapan keselamatan saat menjalankan tugas di lapangan.

BACA JUGA :  Mahasiswa Papua di Kalsel Ikut Aksi Keadilan Untuk Jurnalis Juwita

“Kami juga menyampaikan agar relawan-relawan swasta bisa disejahterakan, baik melalui bantuan APD, bantuan BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya, karena mereka semua berjibaku juga di lapangan,” ujarnya.

Mahasiswa juga menuntut adanya realisasi pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi relawan yang membutuhkan. Hal ini dinilai penting mengingat relawan berhadapan langsung dengan risiko kebakaran dan asap saat melakukan penanganan di lapangan.

Ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah serius menangani persoalan ISPA yang berkaitan dengan dampak karhutla dan kabut asap di Kalimantan Selatan.

Mereka meminta persoalan kesehatan masyarakat akibat paparan asap tidak dipisahkan dari penanganan karhutla. Pemerintah dinilai perlu memastikan masyarakat terdampak mendapatkan penanganan kesehatan yang memadai.

Rizki mengatakan, pihaknya juga akan berupaya menjadi fasilitator untuk menghubungkan pemerintah dengan relawan yang membutuhkan bantuan perlengkapan maupun dukungan lainnya.

“Pada intinya kami akan mencoba menghubungkan nanti sebagai fasilitator, menghubungkan ke relawan-relawan yang kemudian membutuhkan dan juga akan kami sampaikan kepada Wakil Gubernur tadi permintaan dari Gibran,” tuturnya.

Melalui unggahan Instagram @bemsekalsel, Aliansi Mahasiswa BEM se-Kalsel menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap berbagai polemik di Kalimantan Selatan.

Aliansi menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan respons ketika bencana telah terjadi.

Pemerintah didesak menghadirkan langkah preventif yang konkret, terukur, dan berkelanjutan untuk mencegah meluasnya karhutla sekaligus melindungi masyarakat dari dampaknya.

Mahasiswa juga menegaskan pentingnya jaminan fasilitas, perlindungan, dan kesejahteraan yang layak bagi para relawan yang berada di garis depan penanganan karhutla.

“Kalimantan Selatan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar narasi dan janji. Aspirasi rakyat harus didengar, persoalan harus diselesaikan, dan pemerintah harus hadir dengan keberpihakan yang jelas,” demikian pernyataan Aliansi BEM se-Kalsel. (Masruni)