KBK.NEWS ​JAKARTA — Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menyoroti sejumlah program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, program-program tersebut disinyalir sebagai langkah terencana untuk mengumpulkan logistik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

​Media menilai pola ini mirip dengan konsep penumpukan ongkos politik atau dirty vote, di mana pengumpulan instrumen logistik dilakukan secara sistematis jauh sebelum kontestasi dimulai.

​”Mereka merencanakan dan sudah melaksanakannya. Pada 2026, pergerakan ini dilakukan secara terencana dan masif di hampir semua lini,” ujar Media, dikutip dari akun Instagram @neolead.id, Sabtu (12/9/2026).

​Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat memiliki kendali kuat terhadap pemerintah daerah karena adanya interelasi kepentingan. Hal tersebut berujung pada pengambilalihan anggaran daerah—seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH)—yang ditarik serta digeser pengelolaannya ke tingkat pusat.

BACA JUGA :  Belasan Siswa Sekolah Islam Terpadu Assalam Martapura Diduga Keracunan MBG

​Tak hanya menggeser anggaran daerah, pemerintah pusat juga disinyalir memangkas anggaran wajib (mandatory spending) di sektor-sektor vital.

​”Mereka juga mengambil dana pendidikan dan kesehatan. Belakangan, instrumen keuangan seperti patriot bond serta beragam manuver ekonomi lainnya turut dimanfaatkan,” jelasnya.

​Menurut Media, langkah ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni mengumpulkan anggaran ke dalam satu tempat agar bisa dialokasikan secara bertahap menuju 2027, 2028, dan 2029.

​”Kita sudah menyaksikan hari ini, ongkos tersebut pelan-pelan berlanjut menjadi logistik politik,” pungkasnya.