Darurat Iklim & Biaya Hidup: Greenpeace Kerek Spanduk Raksasa di Bundaran HI, Kritisi Kebijakan Pemerintah!
KBK.NEWS, JAKARTA — Bertepatan dengan dua tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran pada Selasa (20/10/2026), Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Para aktivis membentangkan spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang untuk mendesak pemerintah serius menangani krisis iklim yang kian membelit ekonomi rakyat.
Spanduk yang membentang ke arah Istana Merdeka menyuarakan pesan tegas: “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup” dan “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat rentan.
“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengnamcam keselamatan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan,” tegas Jeanny dalam siaran persnya.
Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil riset terbaru Greenpeace bertajuk Besok Harga Naik!. Penelitian yang melibatkan delapan kelompok masyarakat di Pulau Jawa ini mendapati bahwa:
- 41% responden mengalami lonjakan biaya pangan akibat krisis iklim.
- 39% responden mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan.
- 20% responden terbeban pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.
Untuk bertahan hidup, sebanyak 57,34% warga terpaksa memangkas konsumsi harian, dan 56,79% lainnya terdorong mencari pekerjaan sampingan demi menutupi biaya hidup yang makin tinggi.
Greenpeace turut menyentil klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada paruh pertama 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Tim Kampanye Sosial dan Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mempertanyakan relevansi angka tersebut terhadap kondisi riil di lapangan.
“Pemerintah tidak bisa hanya membanggakan angka pertumbuhan ekonomi, ketika masyarakat masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar dan menanggung sendiri dampak krisis iklim,” tegas Jeanny menimpali.
Melalui aksi dan riset ini, Greenpeace mendesak pemerintah merumuskan kebijakan iklim yang berpihak pada rakyat rentan serta memastikan pembangunan nasional tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan dan pembengkakan biaya hidup. (Masruni).