Sukses Perluas Akses Keuangan UMKM, Pemprov Kalimantan Barat Juara TPAKD Award 2026
KBK.NEWS, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan. Pemprov Kalbar sukses menyabet penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai TPAKD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 yang dibuka secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Grand Ballroom JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10). Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, forum ini menjadi momentum strategis penguatan ekonomi daerah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mendedikasikan capaian ini sebagai buah manis dari kerja keras dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator keuangan, dan masyarakat.
“Alhamdulillah, Kalimantan Barat berhasil menjadi yang terbaik di wilayah Kalimantan. Terima kasih kepada OJK Provinsi Kalbar atas bimbingannya, seluruh perangkat daerah, serta masyarakat yang turut mendukung,” ujar Norsan usai menerima penghargaan.
Fokus Nyata: Bebaskan Warga dari Jeratan Rentenir
Menanggapi arahan Presiden Prabowo untuk memperluas akses keuangan inklusif, Norsan menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir, melainkan pemacu semangat untuk bekerja lebih keras. Ia menyoroti pentingnya penyelamatan pelaku usaha kecil dari praktik ijon dan rentenir.
“Setelah meraih penghargaan ini, kerja kita justru harus semakin keras. Jangan sampai masyarakat masih terjerat rentenir karena kesulitan mengakses modal,” tegas Norsan.
Sebagai langkah konkret, ia menginstruksikan agar program KUM Peduli Kredit Melawan Rentenir yang diinisiasi bersama Bank Kalbar dan Jamkrida—dapat dirasakan manfaatnya secara nyata hingga ke pelosok desa di 14 kabupaten/kota.
Penguatan UMKM dan Digitalisasi Keuangan
Selain pembiayaan murah, Gubernur menekankan pentingnya ekosistem ekonomi yang berkelanjutan melalui literasi keuangan dan digitalisasi. Sejumlah strategi digenjot, mulai dari pemanfaatan QRIS, fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
“Ini bukan soal piala, tetapi soal keadilan ekonomi. Saya ingin memastikan ekonomi kerakyatan Kalbar tumbuh tangguh, inklusif, dan menyejahterakan masyarakat. Mari perkuat kolaborasi agar semakin banyak warga Kalbar memperoleh akses layanan keuangan formal,” pungkasnya.
Dengan diraihnya TPAKD Award 2026 ini, Pemprov Kalbar optimis pemerataan akses pembiayaan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dapat segera terwujud secara merata di Bumi Tanjungpura.