Pemerintah Belum Siap, MK Tunda Sidang Uji Materiil UU Perkoperasian
JAKARTA, KBK.NEWS — Mahkamah Konstitusi (MK) terpaksa menunda persidangan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penundaan terjadi lantaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta Presiden/Pemerintah belum siap menyampaikan keterangan dalam persidangan.
Sidang perkara dengan nomor registrasi 361/PUU-XXIV/2026 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MK Suhartoyo. Atas ketidaksiapan pihak pembentuk undang-undang, majelis hakim menjadwalkan ulang persidangan pada Selasa, 17 November 2026 pukul 10.30 WIB dengan agenda hearing yang sama.
Permohonan uji materiil ini diajukan oleh salah satu anggota Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia (KSP TPI). Pemohon menilai kerangka hukum dalam UU Perkoperasian yang berlaku saat ini sangat lemah dalam memberikan perlindungan kepada para anggota koperasi.
Dalam berkas permohonannya, pemohon menyoroti sejumlah persoalan sistemik yang dialami anggota koperasi. Di antaranya ketiadaan transparansi dan akses informasi yang memicu information asymmetry, praktik pemberhentian keanggotaan secara sepihak dan melawan hukum, hingga proses homologasi dengan kreditur melalui Putusan Pengadilan Niaga yang dinilai tidak transparan.
Selain itu, pemohon juga mempermasalahkan kekaburan hukum (obscurity of law) terkait perlindungan hibah hak tagih.
Permasalahan hukum ini dinilai merefleksikan krisis sistemik skala nasional di sektor perkoperasian. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi yang sebelumnya mengonfirmasi maraknya daftar koperasi bermasalah di Indonesia yang gagal memenuhi hak dan kewajiban keuangan kepada para anggotanya.
