Puspom TNI Periksa Prajurit Aktif Terkait Korupsi Dana Bencana BNPB

JAKARTA, KBK.NEWS – Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mulai memeriksa sejumlah prajurit aktif yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini merupakan tindak lanjut atas surat resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilayangkan kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait proses pemeriksaan internal di tubuh militer tersebut.

”Kami mendapatkan informasi soal itu, sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11/2026) malam.

Menurut Budi, langkah cepat ini membuktikan komitmen TNI dalam merespons temuan awal KPK mengenai indikasi keterlibatan dua prajurit aktif dalam konstruksi perkara BNPB.

”Kami meyakini kawan-kawan di Puspom TNI secara progresif menindaklanjuti apa yang KPK sampaikan dalam surat tersebut,” tambahnya.

Meski demikian, KPK belum membeberkan identitas kedua prajurit aktif maupun materi hasil pemeriksaan yang tengah berjalan di Puspom TNI.

Koordinasi KPK dan Panglima TNI

Dugaan keterlibatan unsur militer dalam pusaran korupsi dana bencana ini mencuat setelah penyidik KPK menemukan petunjuk peran dua prajurit aktif. Menindaklanjuti temuan tersebut, KPK menyurati Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 20 Oktober 2026.

Sebelum melayangkan surat resmi, KPK juga telah berkoordinasi langsung dengan Puspom TNI. Dalam koordinasi itu, lembaga antirasuah turut menyerahkan informasi mengenai dugaan peran seorang perwira tinggi TNI berinisial S yang pernah menjabat sebagai Kepala BNPB.

KPK berharap pembagian informasi ini membuat penanganan perkara berjalan optimal sesuai koridor kewenangan hukum masing-masing institusi.

Kronologi OTT dan Penyitaan Aset Rp5,47 Miliar

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026, yang mengamankan 15 orang. Sehari berselang, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka:

BS, Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik kandung Letnan Jenderal TNI berinisial S (Kepala BNPB saat OTT berlangsung).
GPS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
RE, Tenaga Ahli Kepala BNPB.
GP, Direktur PT Trans Lintas Selaras.
SNG, pihak swasta.

Dalam pengembangan penyidikan, tim penyidik menggeledah ruang kerja Kepala BNPB serta beberapa ruangan lain di kantor pusat BNPB. Pada 16 Oktober 2026, KPK juga menyita barang bukti dengan total nilai mencapai Rp5,47 miliar, yang meliputi: