KBK News, BANJARMASIN – Lebih dari 100 mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (17/2/2025). Mereka menolak kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat, terutama di sektor pendidikan.
Demonstran membawa berbagai spanduk berisi kecaman terhadap kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya bertuliskan “Pegawai Kecil Dikurangin, Pegawai Besar Dibanyakin” dan “Pemerintah Perkosa Kami Setiap Hari.” Semboyan pendidikan nasional “Tutwuri Handayani” juga diplesetkan menjadi “Tutwuri Efisiensi” sebagai bentuk kritik terhadap pemotongan anggaran. Bahkan, papan nama kantor DPRD Kalsel ditutup dengan spanduk bertuliskan “Waspada Indonesia Gelap 2025, Darurat Pendidikan, Tutwuri Efisiensi.”
Dalam orasinya, Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Ady Jayadi, menyampaikan kekhawatiran terhadap dampak pemangkasan anggaran terhadap masyarakat kecil.“Kita tidak ingin bapaknya di-PHK, ibunya antre gas, kakaknya tidak bisa melanjutkan kuliah, dan adiknya hanya bisa makan gratis,” serunya di hadapan para demonstran.
Para demonstran juga menyoroti narasi “Indonesia Emas 2045” yang kerap digaungkan pemerintah. Menurut mereka, visi tersebut hanya omong kosong jika sektor pendidikan tidak menjadi prioritas.
“Indonesia yang katanya emas, kini menjadi Indonesia cemas,” tambah Ady dalam orasinya.
Hingga aksi berlangsung, belum ada perwakilan DPRD Kalsel yang turun menemui para demonstran.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan pemangkasan anggaran negara yang bertujuan menghemat hingga Rp 306,69 triliun pada 2025. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, terutama dari mahasiswa dan aktivis pendidikan.
Penulis/Editor Iyus