KBK.News, BANJARBARU – Aksi Kamisan Banjarbaru kembali digelar untuk ke-32 kalinya di Titik 0 Kilometer Banjarbaru, Kamis (25/6/2026).

Aksi tersebut menjadi ruang refleksi dan pengingat kolektif dalam memperingati Hari Internasional Anak-Anak Tak Bersalah Korban Agresi (International Day of Innocent Children Victims of Aggression).

Peringatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 4 Juni 1982 itu lahir dari keprihatinan dunia atas banyaknya korban anak-anak akibat agresi militer yang terjadi di Palestina dan Lebanon.

Momentum tersebut dimanfaatkan peserta aksi untuk menyoroti berbagai bentuk kekerasan yang masih mengancam hak-hak anak di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.

Relawan Aksi Kamisan Banjarbaru, Muhammad Salman Al-Farisi, menyampaikan bahwa anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam situasi konflik bersenjata, tindakan represif aparat, maupun kebijakan negara yang bernuansa militeristik.

“Anak-anak sering kali menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka tidak hanya kehilangan rasa aman, tetapi juga mengalami trauma fisik, mental, dan emosional yang dapat memengaruhi masa depan mereka,” ujarnya.

Dalam pernyataan sikapnya, Aksi Kamisan Banjarbaru menilai kehadiran militerisme di ruang-ruang sipil tidak memberikan jaminan keamanan yang sesungguhnya. Sebaliknya, kondisi tersebut dinilai berpotensi menciptakan ketakutan, membatasi ruang kebebasan warga, serta meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap anak-anak.

Massa aksi juga mengingatkan bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak dan memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak anak atas kehidupan yang aman, damai, dan bebas dari kekerasan. Selain itu, budaya impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap warga sipil, termasuk anak-anak, dinilai harus segera diakhiri melalui proses hukum yang adil dan transparan.

BACA JUGA :  Usut Tuntas Kematian Afif! Ratusan Mahasiswa Kalsel Gelar Aksi Solidaritas di Banjarbaru

“Akhiri impunitas terhadap seluruh pelaku kekerasan, baik yang berasal dari aparat negara maupun aktor non-negara. Keadilan bagi korban harus menjadi prioritas,” tegas Salman.

Dalam aksi tersebut, peserta menyampaikan lima tuntutan utama.

Pertama, menghentikan segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak serta menjamin hak tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan damai.

Kedua, mengakhiri impunitas terhadap seluruh pelaku pelanggaran hak-hak anak dan warga sipil.

Ketiga, menolak praktik militerisme di ruang sipil yang dianggap berpotensi merusak tatanan demokrasi dan mengancam kebebasan masyarakat.

Keempat, mendesak pemerintah mengevaluasi pendekatan keamanan yang dinilai masih represif di sejumlah wilayah konflik dan sengketa.

Kelima, memperkuat sistem perlindungan anak yang komprehensif melalui penyediaan layanan pemulihan fisik dan psikologis bagi anak-anak korban kekerasan dan konflik.

Aksi Kamisan Banjarbaru menegaskan bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia, keadilan bagi korban pelanggaran HAM, serta penguatan demokrasi masih menjadi agenda penting yang harus terus diperjuangkan.

Melalui aksi ini, seluruh elemen masyarakat diajak untuk menolak normalisasi kekerasan, mengkritisi kebijakan yang berpotensi mengancam hak-hak sipil, serta menjaga ruang publik agar tetap aman dan ramah bagi anak-anak.

“Masa depan bangsa ditentukan oleh kemampuan kita melindungi anak-anak dari bayang-bayang agresi, kekerasan, dan militerisme,” tutup Salman. (Masruni)