Banjarmasin – Aktivis anti korupsi yang tergabung dalam LSM KAKI Kalsel gelar aksi unjuk rasa damai di Kejati Kalsel dan menuntut agar kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dan pembangunan rumah sakit di HSU, Senin (8/11/2021).
Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dan pembangunan rumah sakit di Muara Tapus, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini mendapat perhatian serius masyarakat di Kalsel. Mengingat kasus ini sudah cukup lama bergulir, namun belum terlihat ada kemajuan dalam proses penegakan hukumnya.
“Kasus ini sudah cukup lama dan sudah menjadi rahasia umum di Kalsel, bahkan jauh sebelumnya adanya OTT KPK Di Amuntai HSU. Aksi demo atau unjuk rasa kami hari ini mendesak agar diusut tuntas, karena sepertinya belum ada tindaklanjut,” jelas Direktur LSM KAKI Kalsel, Husaini, Senin (8/11/2021) pagi.
Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, ungkap Husaini, tetap berkomitmen dan mendorong semua kasus dugaan korupsi ditindaklanjuti penegak hukum, baik jaksa atau polisi.
“Kami mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, karena itu, kami terus mendesak agar kasus yang ada jangan sampai lolos dari jerat hukum. Salah satunya kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Muara Tapus dan pembagunan RSUD Pambalah Batung di Amuntai, Hulu Sungai Utara yang nilainya mencapai Rp 150 Miliar,” tegas Akhmad Husaini yang juga tokoh pemuda di Gambut ini.
Khusus masalah pengadaan lahan di Muara Tapus, kata Usai, kasus dugaan korupsi sudah sampai ke Kejaksaan Agung, tetapi pihaknya heran belum ada tindaklanjutnya.
“Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Muara Tapus di Hulu Sungai Utara sudah sampai ke Kejagung, tapi belum ada progres atau tindak lanjutnya, harusnya sudah ada penetapan tersangka,” tandasnya.
Aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel ini diikuti belasan massa yang tergabung dalam LSM KAKI Kalsel. Aksi ini diterima perwakilan dari Kejati Kalsel dan mendapat pengamanan ketat dari polisi.