JAKARTA – Aktivis anti korupsi Kalsel laporkan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Banjar ke Kejagung untuk diusut tuntas, Kamis (9/6/2022).
Kasus dugaan korupsi perjalanan sejumlah oknum anggota DPRD Banjar telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar di Martapura. Namun, para aktivis anti korupsi Kalsel yang tergabung dalam LSM KAKI Kalsel masih belum puas dengan proses penanganannya dan terkesan tidak ada kemajuan.
Karena itu, ungkap Direktur LSM KAKI Kalsel, Akhmad Husaini, pihaknya berangkat ke Jakarta untuk meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menanganinya.
“Kami ingin kasus dugaan korupsi perjalanan dinas sejumlah oknum anggota DPRD Banjar tersebut ditangani serius dan tuntas. Karena itu kami kemarin menggelar aksi dan meminta agar Kejagung turun tangan,” tegas Husaini melalui sambungan telepon, Kamis (9/6/2022).
Menurut, Husaini, selain melaporkan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas sejumlah oknum anggota DPRD Banjar, pihaknya juga melaporkan kasus pembebasan lahan di Muara Tapus, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).
“Kami berharap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara dan masyarakat di Kalsel diproses secara serius dan tuntas, sehingga para pelaku bisa dijerat dan dipidanakan,” pungkas pria yang akrab disapa Haji Usai ini.