Aktivis Pemantau Kinerja Pemerintah dan Parlemen Kalsel menyoroti serta mengkritisi pembahasan anggaran di DPRD Banjar yang terkesan hanya formalitas saja, Senin (16/11/2020).
Aliansyah, Ketua Aktivis Pemantau Kinerja Pemerintah dan Parlemen Kalsel tuding rapat badan anggaran DPRD Banjar hanya formalitas dan berjalan tak maksimal, Senin (16/11/2020).
Aktivis Pemantau Kinerja Pemerintahan dan Parlemen Kalsel, Aliansyah menyatakan, bahwa daru Informasi yang berhasil pihaknya himpun, Rapat Banggar DPRD Banjar dengan Bappeda Banjar yang digelar pada, Selasa (10/11/2020) malam, berlangsung sangat singkat dan terkesan hanya formalitas saja.
“Kami menduga rapat banggar DPRD Banjar dengan Kepala Bappeda Galuh Tantri hanyalah formalitas saja, karena hanya sebentar saja, dan berbeda dengan SKPD lainnya yang berlangsung cukup alot,” tegasnya, Senin (16/11/2020).
Aliansyah juga menambahkan, pihaknya berharap pembahasan menyangkut anggaran harus dilakukan dengan teliti agar tepat sasaran. Kalau hanya berlangsung sebentar dan terkesan hanya formalitas, maka patut diduga ada sesuatu yang tidak beres atau tidak wajar.
“Kalau begitu patut diduga sudah ada deal-deal terlebih dulu yang mengakomodir kepentingan Banggar DPRD Banjar, sehingga rapat banggar hanyalah formalitas saja,” tandas Aliansyah.
Menanggapi kritik pedas ini, Ketua DPRD Banjar, Muhammad Rofiqi mengaku senang, sebab masyarakat juga turut memperhatikan pentingnya anggaran yang tepat dan efisien dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Pada rapat banggar yang lalu, kata Rofiqi, memang benar hanya punya waktu sebentar membahas anggaran dengan Kepala Bappeda Banjar, Galuh Tantri, tetapi Banggar DPRD Banjar belum menyetujui dan malah minta direvisi lagi.
Politisi muda Partai Gerindra ini menekankan, bahwa masih banyak dari anggaran yang ada terkesan tidak memihak kepada rakyat,di tengah situasi covid 19. Selain itu juga defisit anggaran yang terjadi sudah seharusnya APBD Kabupaten Banjar lebih fokus untuk penanganan pasca covid dan jangan sampai uang rakyat ini terbuang percuma untuk kepentingan perorangan atau golongan.
“Intinya, DPRD Banjar belum menyetujui anggaran yang diajukan Bappeda dan SKPD lainnya, karena kami masih melihat ada yang harus direvisi terlebih dulu. Apalagi anggaran yang bukan skala prioritas akan kita minta revisi agar tepat sasaran, efektif dan efisien,” pungkas, Ketua DPRD Banjar Muhammad Rofiqi.