KBK.News, BANJARMASIN – Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Selatan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Senin (1/9/2025) nanti.

Aliansi yang menamakan diri Masyarakat Kalsel Melawan ini akan lebih dulu berkumpul di Taman Kamboja, Jalan Anang Adenansi, sebelum bergerak menuju titik aksi.

Aksi melibatkan empat elemen massa, yaitu mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), buruh, serta warga.

“Kami menuntut reformasi menyeluruh di tubuh DPR agar gaji dan tunjangan anggota dewan selaras dengan kondisi fiskal negara. Selain itu, kami menolak segala bentuk negosiasi yang tidak langsung dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Supian HK,” tegas Rizki, Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, saat konsolidasi di Banua Anyar, Jumat (29/8/2025) malam.

Selain menyoroti DPR, massa juga menuntut reformasi kepolisian, revisi UU Polri, serta mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mundur apabila tidak menunjukkan komitmen perubahan. Mereka mengecam keras tindakan represif aparat terhadap masyarakat.

Isu lain yang diangkat adalah pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, yang hingga kini belum mendapat kejelasan. Massa mendesak instansi terkait bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut.

BACA JUGA :  Inilah 55 Caleg DPRD Kalsel Terpilih Hasil Pemilu 2024

Di luar isu nasional, aliansi juga menyoroti persoalan lokal. Mereka menolak rencana penetapan Taman Nasional Meratus yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat. Selain itu, mereka menuntut penghentian monopoli batubara, penyelesaian konflik agraria perkebunan sawit, serta berbagai persoalan masyarakat di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Kotabaru.

Aliansi turut mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Perlindungan Masyarakat Adat sebagai bentuk keberpihakan kepada rakyat.

Daftar Tuntutan Aksi:

1. Reformasi DPR; efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara, serta transparansi penggunaan dana. Hadirkan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, tanpa perwakilan.

2. Reformasi Polri; revisi UU Polri, hentikan tindakan represif aparat, dan Kapolri mundur bila tak berkomitmen.

3. Usut tuntas dan tuntut pertanggungjawaban kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

4. Tolak penetapan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit yang merugikan masyarakat Kalsel.

5. Segera sahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.

Aksi ini akan terus dikawal massa hingga mendapat jawaban langsung dari Ketua DPRD Kalsel, Supian HK. (Masruni)