KBK.NEWS MARTAPURA – Anggota DPR RI, H Muhammad Rofiqi prihatin atas adanya OTT KPK yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) dan ia berharap ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi, Senin (7/10/2024).
Keprihatinan anggota DPR RI dari Dapil Kalsel 1 ini ia sampaikan setelah ia mendengar adanya pejabat di lingkup Pemprov Kalsel yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Banjarbaru.
“Saya sangat terkejut dan sangat prihatin atas adanya OTT KPK yang terjadi di Kalsel ini. Apalagi yang terjaring dalam operasi senyap KPK ini adalah pejabat di lingkup Pemprov Kalsel,” jelas H Muhammad Rofiqi di Martapura.
Pada kesempatan ini Ketua DPRD Banjar Periode 2019 – 2024 ini menyampaikan harapannya agar peristiwa ini menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara untuk melanggar aturan dan hukum dalam menjalankan tugas.
“Saya dan tentu juga masyarakat Kalimantan Selatan berharap agar pejabat negara itu melaksanakan Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik -red), sehingga terhindar dari perilaku korup yang merugikan masyarakat,” imbuh H Muhammad Rofiqi yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar ini.
“Saya juga berharap agar kasus dugaan korupsi dalam OTT KPK ini tidak terjadi terhadap para pejabat di Kabupaten Banjar,” ungkap anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini.
KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat dilingkup Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel. Operasi senyap KPK ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi awak media, Minggu (6/10/2024) malam.
Berdasarkan hasil penelusuran dan informasi yang dihimpun diketahui, bahwa tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan di Ruang Sat Reskrim Polres Banjarbaru. Sebanyak 6 dari jajaran Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel diperiksa dalam kasus ini termasuk termasuk Kabid Cipta Karya, hingga sopir Kadis PUPR Kalsel.
Kemudian juga dilakukan pemeriksaan kepada beberapa kontraktor yang diduga terlibat dalam kasus dugaan suap (Korupsi) untuk sejumlah proyek di Dinas PUPR Kalsel.