Anggota DPRD Banjar Helda Rina Ingatkan Pejabat Lebih Empatik di Tengah Banjir Banjar
KBK.News, MARTAPURA — Anggota DPRD Kabupaten Banjar Hj. Helda Rina menegaskan agar seluruh pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan di tengah kondisi masyarakat yang sedang dilanda musibah banjir.
Helda, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banjar, menilai bahwa situasi bencana bukanlah momentum yang tepat untuk melontarkan pernyataan yang berpotensi menimbulkan kegelisahan di tengah warga yang sedang berjuang menghadapi dampak banjir.
Pernyataan tersebut muncul usai beredarnya pemberitaan pernyataan dari Kadinsos P3AP2KB Banjar Hj Erny Wahdini yang menyampaikan narasi : Masih bisa kerja, jangan harap dapur umum,” untuk korban banjir di Kabupaten Banjar.
“Di saat warga sedang kesulitan akibat banjir, sebaiknya dihindari pernyataan-pernyataan yang bisa membuat masyarakat semakin resah, terlebih jika itu disampaikan oleh pejabat publik,” ujar Helda, Rabu (7/1/2026).
Ia mengakui bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyalurkan bantuan kepada seluruh warga terdampak. Namun menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh disampaikan dengan cara yang terkesan menyudutkan atau menyalahkan masyarakat.
“Kita semua paham kemampuan pemerintah ada batasnya. Tetapi jangan sampai keterbatasan itu disampaikan dengan cara yang menimbulkan kesan menyalahkan masyarakat,” tegasnya.
Helda mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan empati, kebersamaan, serta semangat gotong royong agar musibah banjir yang melanda Kabupaten Banjar dapat segera teratasi dan dilalui bersama.
Pernyataan Helda ini muncul di tengah polemik penghentian sementara operasional dapur umum di sejumlah wilayah terdampak banjir.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menyampaikan bahwa bantuan makanan tidak dapat diberikan kepada seluruh warga tanpa pengecualian. Bantuan diprioritaskan bagi warga yang paling terdampak serta para pengungsi.
“Kita mendukung dapur umum, tetapi tidak mungkin semua masyarakat kita layani terus-menerus. Ada batas kemampuan yang harus kita perhatikan,” ujar Erny saat Rapat Koordinasi Siaga Bencana di Aula Barakat Lantai II Pemkab Banjar, Selasa (6/1/2026).
Saat ini, dapur umum standar tingkat kecamatan masih beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dengan dukungan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu, bantuan logistik juga diperkuat oleh Kementerian Sosial RI pasca kunjungan Menteri Sosial ke Kabupaten Banjar pekan lalu.
Terkait penghentian sementara dapur umum di Kecamatan Martapura Timur yang menuai keluhan warga, Erny menegaskan kebijakan tersebut dilakukan secara bergilir.
“Bukan berarti dihentikan tanpa alasan. Kita melayani banyak wilayah, sehingga bantuan harus bergantian,” jelasnya.
Selama lima hari beroperasi, dapur umum Martapura Timur memproduksi sekitar 6.000 bungkus nasi per hari dengan konsumsi beras mencapai satu ton per hari, lengkap dengan lauk pauk.
Namun demikian, Erny kembali menegaskan bahwa bantuan difokuskan pada warga yang benar-benar tidak memiliki akses ekonomi selama banjir.
“Masih ada warga yang bisa bekerja dan beraktivitas. Yang kita prioritaskan adalah mereka yang benar-benar tidak bisa bekerja dan sangat terdampak,” pungkasnya.
