KBK.News, MARTAPURA – Ketua DPRD Banjar, H Muhammad Rofiqi, menyebut anggaran untuk penanganan stunting di Kabupaten Banjar hanya buang-buang uang negara saja, Rabu (29/5/2024).
Diberitakan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar, sebut anggaran untuk stunting di 2024 meningkat dibanding 2023
Lalu, saat rapat gabungan antara Komisi IV dan Komisi II bersama beberapa SOPD, salah satu anggota DPRD Banjar membeberkan angaran untuk makan untuk penanganan stunting hanya Rp 13 ribu per orang.
“Uang makan segitu cukup untuk apa ? dari sekian banyak anggaran yang disediakan, sampai ke masyarakat cuma 13.000 Rupiah sungguh miris memang,” ujar Ketua DPRD Banjar, H Muhammad Rofiqi.
Ia menyampaikan, keadaan di Kabupaten Banjar berbanding terbalik dengan anggaran kegiatan rapat dinas yang mencapai miliaran rupiah.
“Tadi saya mendengar ada rapat dengan nilai Rp.1,4 miliar. Saya yakin biaya konsumsi rapat tersebut sekali makan Rp.35 ribu. Jadi, lebih besar biaya makan rapat dari pada konsumsi anak-anak kita untuk stunting. Ini kan kacau cara pikirnya kalau seperti ini,” bebernya.
Anggota DPR RI terpilih ini bahkan mengakui, bahwa berdasarkan pemantauan nya di tengah masyarakat, masih banyak anak anak di daerah yang mengalami gizi buruk bahkan ada yang cacat.
“Jadi, ini hanya omong kosong dan bualan saja dari pemerintah daerah bahwa stunting turun dan segala macam,” tegasnya.
“Yang jadi masalah adalah kita tidak bisa masuk ke satuan tiga. Artinya, hanya gelondongan dan dinas lah nanti yang menentukan uang gelondongan ini dipergunakan untuk apa saja,” ucapnya lagi.
Politisi muda gerindra ini, mengatakan bahwa stunting itu harus ditangani sebelum dan sesudahnya. Artinya, sebelum melahirkan dan sesudah melahirkan.
“Ibu yang sedang hamil ini tentunya memerlukan makanan yang sehat. Kalau anggarannya hanya Rp.13 ribu, Ibu hamil tersebut bukannya tambah sehat, malah tambah sakit,” tuturnya.
Ia menambahkan, kalau membahas anggaran Rp.118 miliar untuk penanganan stunting, dan Rp.90 miliar lebih di antaranya dipergunakan untuk Jaminan Kesehatan Negara (JKN), aneh jika dikaitkan dengan penanganan stunting.
“JKN ini kan untuk bayar BPJS dan segala macamnya. Berarti bukan full untuk penanganan stunting, tapi diklaim untuk penanganan stunting. Mungkin anggaran murninya hanya sekitar Rp.15 miliar saja, kalau untuk penanganan stunting” tutupnya.