KBK.News, BANJARMASIN– Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa hari terakhir.

Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena antrean bahkan mengular dan terjadi dalam waktu cukup lama.

Sebagian warga yang tidak ingin menunggu akhirnya memilih membeli Pertalite secara eceran dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Kalimantan Selatan, DR Akhmad Murjani, angkat bicara terkait kondisi tersebut.

Ia meminta pemerintah daerah bersama Pertamina memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab antrean panjang yang terjadi hampir merata.

Menurut Murjani, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai antrean biasa karena menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari, terutama pengguna kendaraan yang bergantung pada BBM bersubsidi.

“Di Kota Banjarmasin rata-rata harga eceran sudah Rp13.000 per liter. Tapi di luar Kota Banjarmasin bisa sampai Rp15.000. Ini sangat memberatkan konsumen,” ungkap Murjani yang juga Penasehat DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kalsel.

Murjani berharap Pertalite sebagai BBM bersubsidi tetap mudah diperoleh masyarakat melalui SPBU dengan harga sesuai ketentuan. Namun, ketika antrean terlalu panjang, sebagian konsumen akhirnya terpaksa membeli BBM eceran.

Kondisi tersebut, lanjut dia, juga berpotensi menimbulkan dampak berantai terhadap masyarakat.

Jika kesulitan mendapatkan BBM berlangsung lama, biaya transportasi dan distribusi barang dapat ikut meningkat.

“Kalau begini terus aktivitas masyarakat jadi terhambat. Harga transportasi naik, harga sembako ikut naik. Dampaknya multi, banyak sekali,” kata Ketua Yayasan Cahaya Bangsa (UCB) tersebut.

BACA JUGA :  Kebijakan Penutupan Mall YLKI Kalsel Kritik Tajam Wali Kota Banjarbaru

Murjani meminta pemerintah daerah dan Pertamina segera menjelaskan kondisi pasokan Pertalite di Kalsel.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui apakah antrean panjang tersebut berkaitan dengan pasokan, kuota penyaluran, distribusi, atau faktor lainnya.

“Yang kita mau tahu dulu apa penyebabnya. Kekurangannya di mana. Baru kita cari solusinya,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan apakah terdapat pembatasan kuota penyaluran ke sejumlah SPBU atau ada SPBU yang sedang menjalani pembinaan sehingga tidak beroperasi secara normal.

“Harusnya Pemda atau DPRD Kalsel mengundang Pertamina untuk menjelaskan secara terang. Kalau memang pasokan tidak sebanding dengan kebutuhan, solusinya bagaimana. Apakah kuota ditambah, atau SPBU yang sudah lama tutup pembinaannya harus dibuka kembali,” harap Penasehat FKPWK tersebut.

Minta Pengawasan Diperketat

Selain meminta penjelasan terbuka, Murjani berharap pemerintah daerah membentuk atau mengerahkan tim untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan.

Pengawasan, menurutnya, penting untuk memastikan distribusi Pertalite berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan penyalurannya tidak menimbulkan persoalan baru.

“Harapan masyarakat ini sama semua, agar Pertalite subsidi bisa didapat dengan mudah dan harga sesuai ketentuan,” tandas Murjani.

Ia menilai persoalan BBM bersubsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya.

Murjani bahkan menyebut, apabila pemerintah tidak mampu memastikan pengawasan dan ketersediaan BBM bersubsidi, kebijakan subsidi tersebut perlu dievaluasi.

“Kalau tidak bisa mengawasi kelangkaan BBM itu sebaiknya dicabut saja, karena sulit didapat dan di luar harganya tinggi sekali,” pungkasnya.