Penulis: admin

Memahami Putusan MK Tentang Syarat Calon Kepala Daerah Peserta PIlkada Mantan Narapidana Atau Residivis Dalam Konteks Politik. Oleh : Direktur Klinik Hukum DF Kalsel, Daddy Fahmanadie SH LLM Pasca Putusan MK mengeluarkan syarat tambahan bagi calon kepala daerah, maka putusan harus secara normatif difahami sebagai sesuatu yang wajib di implementasikan oleh para pihak dalam konteks pelaksanaan pilkada. Para pihak yang dimaksud, yaitu KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas yang didalamnya terdapat Gakkumdu, ketika terjadi sengketa pemilu atau tindak pidana pemilu . Para pihak tersebut harus memahami putusan MK tentang syarat tambahan yang tidak mudah dalam praktek. Namun, justru pemahaman…

Pada RDP Komisi IX Dengan BNPB Tidak Menetapkan Kalimantan Selatan (Kalsel) Sebagai Daerah Prioritas Penanganan Penularan Wabah Virus Corona atau Covid-19 (3/4/2020). Kemarin (2/4), Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan kemarin menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). RDP ini membahas penanganan dan pencegahan penularan virus corona atau Covid-19, dan ditetapkan 50 daerah yang mendapat prioritas penanganan. Menariknya dalam RDP ini, BNPB sebagai Task Force atau gugus tugas utama dalam penanggulangan wabah virus corona ini tidak memasukan Kalsel sebagai daerah yang mendapat prioritas penanganan Covid-19. Hal ini sangat disesalkan Anggota DPR RI asal Kalsel Syaifullah Tamliha.…

16 Narapidana (Napi) Perempuan dibebaskan guna antisipasi penularan virus corona atau Covid-19 di Lapas Kelas I Perempuan Martapura, Kabupaten Banjar (2/4/2020). Menindaklanjuti Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan SK Menkumham Yasaona Laoly, Lapas Perempuan Kelas I Martapura bebaskan 16 warga binaan perempuan. Hal ini disampaikan Kalapas Perempuan Kelas I Martapura, Yunengsih kepada awak media saat melepas bebas para napi ini. Menurut Yunengsih, sesuai dengan Kepmen dan SK Menkumham tersebut, maka pihaknya mengeluarkan dan membebaskan para narapidana perempuan dan anak. Tujuannya untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 di dalam Lapas. “Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga binaan agar menjadi…

CV Intan Karya Mandiri (IKM) salurkan bantuan masker untuk petugas kesehatan di RSUD Ratu Zalecha agar tidak terpapar wabah virus corona saat memberikan pelayanan kesehatan (2/4 /2020). Pada saat ini sejumlah alat pelindung diri (APD) seperti masker untuk petugas kesehatan (perawat) ketersediaannya sangat minin. Hal ini juga dirasakan para petugas kesehatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura. Untuk menangani penularan wabah virus corona (Covid-19) ini kebutuhan masker sangat penting termasuk bagi para petugas kesehatan di RSUD Ratu Zalecha Martapura. Karena keterbatasan dana dan APD tersebut para petugas kesehatan ini meminta bantuan pihak swasta, yakni ke CV IKM. Mengetahui keperluan yang sangat…

Ertiga Club Indonesia (ERCI) Kalsel Gelar Aksi Sosial Berikan Paket Sembako Ke Rumah Singgah Kanker di Banjarmasin disaat persediaan penghuni menipis (1/4/2020). Ditengah situasi tanggap darurat pandemi virus corona (Covid-19), ERCI Kalimantan Selatan tetap menjalankan aksi kemanusiaan untuk penderita penyakit kanker di Banjarmasin. Aksi yang dilakukan adalah dengan menyalurkan bantuan paket sembako di Rumah Singgah Kanker di Banjarmasin. Ketua ERCI Kalsel, Intan Hesty Puspita mengatakan, saat ini penghuni di Rumah Kanker sangat membutuhkan juga bantuan sembako yang kini persediaannya menipis. Apalagi saat ini Banjarmasin sedang dalam status tanggap darurat Covid-19. “Bantuan paket sembako ini hasil donasi teman-teman yang tergabung di…

Penundaan tahapan pilkada serentak 2020 berdampak pada penonaktifan sementara beberapa penyelengara pemilu yang bersifat adhoc, seperti PPK, PPS, Panwascam dan Panwasdes di Seluruh Indonesia (1/4/2020). Menyusul dengan disetujuinya oleh DPR untuk menunda pelaksanaan pilkada akibat pandemi Covid-19, maka hal ini berdampak pada terhentinya tahapan. Selain itu juga KPU juga melakukan penonaktifan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kemudian Bawaslu juga menonaktifkan Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Desa (Panwasdes), sebagai tindaklanjut dari penundaan pilkada serentak. Penonaktifan sementara penyelenggara pemilu yang bersifat adhoc ini berlaku di seluruh Indonesia. Untuk di Kabupaten Banjar hal ini sudah mulai dilakukan dan disampaikan kepada…

Ikuti himbauan pemerintah cegah penularan virus corona (Covid-19)  sejumlah warung di Mingguraya, Banjarbaru tutup, bahkan WC Umum juga tutup (31/3/2020). Ada pemandangan yang cukup menarik di kawasan sekitar Lapangan Murjani Banjarbaru. Suasana nampak lengang dibanding hari biasa atau normal, bahkan sebagian besar warung dan cafe di Mingguraya terlihat tutup. Benny salah satu Warga Kota Banjarbaru mengungkapkan, dalam sepekan terakhir suasana di kawasan Lapangan Murjani sepi. Hal ini setelah pemerintah mengeluarkan himbauan agar masyarakat tidak keluar rumah untun mencegah penularan virus corona (Covid-19). “Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk membuka warung disini, tetapi pemilik warung sengaja tutup, karena jarang ada warga…

Kalsel lakukan pembatasan orang masuk ke wilayah Kalsel untuk mengantisipasi serta melindungi masyarakat dari penularan wabah virus corona atau Covid-19 (31/3/2020). Pada hari ini, Selasa (31/3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Gubernur Sahbirin Noor mengeluarkan SK perpanjangan masa tanggap darurat. Hal ini disampaikan Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Kalsel, Haris Makkie. “Perpanjangan masa tanggap darurat ini mulai berlaku mulai 3 April sampai 16 April 2020,” jelasnya (31/3/2020). Pada kesempatan ini, Haris Makkie juga menyampaikan, bahwa Gubernur Kalsel juga mengeluarkan SK pembatasan orang yang masuk ke wilayah Kalsel. Hal itu ungkapnya tertuang dalam SK No 188.44/0210/KUM/2020 Tentang Pembatasan…

Pasca penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020 semua penyelenggara pemilu diminta mengembalikan dana hibah pilkada ke pemerintah daerah (31/3/2020). Hasil rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui penundaan pilkada serentak 2020. Selanjutnya juga KPU menyampaikan sejumlah opsiopsi untuk kelanjutan pelaksanaan pilkada. Namun, ada salah satu poin penting dari hasil RDP tersebut, yakni tentang pengembalian dana pilkada yang belum terpakai ke masing – masing pemerintah daerah. Pada poin keempat hasil RDP berbunyi : Dengan penundaan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, Komisi II DPR RI meminta kepada kepala daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 merealokasi…

Akibat penundaan pelaksanaan pilkada serentak 2020, maka kepala daerah boleh lakukan pelantikan dan mutasi pejabat, sebab tahapan pilkada juga akan berubah (31/3/2020). Hasil rapat dengar pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui penundaan pilkada serentak 2020. Keputusan ini diambil untuk menghadapi persoalan yang lebih utama, yakni menghadapi wabah virus corona (Covid-19). Persoalan kemanusiaan dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini menjadi prioritas nasional di banding pelaksanaan pilkada. Ada sejumlah opsi disampaikan KPU RI untuk mengubah pelaksanaan pilkada serentak 2020. Terkait penundaan pelaksanaan pilkada 2020 ini, Anggota DPR RI Syaifullah Tamliha mengatakan, pilihan untuk menunda pilkada sudah…