Penulis: admin

KBK.NEWS, JAKARTA – Di hadapan  Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terbongkar pergantian Sekwan melanggar aturan, selain tidak melibatkan DPRD juga tanpa melibatkan Sekda Banjar sebagai pejabat yang berwenang (PYb), Kamis (4/4/2024). Diduga masih puas atas jawaban Kemendagri yang menyatakan pergantian Sekda Banjar tanpa melalui persetujuan DPRD adalah melanggar aturan, sehingga sejumlah anggota DPRD Banjar juga konsultasi ke KASN. Konsultasi DPRD Banjar ke KASN di Jakarta ini dibenarkan anggota DPRD Banjar dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Iqbal. Menurut Iqbal konsultasi ke KASN untuk mempertegas aturan yang benar tentang pergantian pejabat, khusus Sekwan DPRD Banjar, sebab yang ia nilai Ekesekutif tidak menjalankan…

KBK.NEWS,  JAKARTA – Tokoh pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Syamsul Bahri menyatakan kesiapannya berlaga dikontestasi Pilkada Tanah Bumbu 2024, Sabtu (6/4/2024). Anggota DPR RI, Syamsul Bahri mendapat restu Menteri PAN-RB 2009-2014 Taufiq Effendi untuk maju dan mencalonkan diri di Pilkada Tanah Bumbu 2024. Menurutnya Syamsul Bahri  dipandang sebagai figur potensial mengingat jabatannya sebagai anggota DPR RI mewakili Kalsel. “Saya mendukung (merestui),” jelas  brigadir jenderal (purnawirawan) polisi, Taufiq Effendi saat Syamsul bertamu ke kediamannya di Depok, baru tadi. Taufiq melihat Syamsul punya kapasitas untuk berlaga di kontestasi Pilkada  Tanah Bumbu 2024, karena Syamsul sangat mengenal Kabupaten Tanbu. Syamsul yang kini menjabat …

KBK.NEWS, MARTAPURA – Sidang putusan dugaan penggelembungan selisih 5 suara di internal Caleg Partai NasDem pada Dapil 4 di Kabupaten Banjar, mengalami 2 kali penundaan, Selasa (2/4/2024). Hal tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum pelapor (Hj Sri Muliana), Rahmat Danur. Ia mengatakan sidang tertunda 2 kali dengan alasan yang tidak jelas dari majelis. “Jadwal sidang Hari Senin (1/4/2024) terus tunda ke Selasa terus tunda lagi ke Rabu. Tidak ada alasan yang jelas oleh majelis kenapa sidang putusan ditunda,” ujar Rahmat Danur kepada KBK.News, Selasa (2/4/2024) malam. Dalam 2 surat pemberitahuan, lanjut Danur, penundaan sidang tersebut berdasarkan dengan keputusan majelis sidang. “Tanpa…

KBK.NEWS, BANJARBARU — LKPP RI memberikan penghargaan kepada  Biro Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ Pemprov Kalsel dengan menunjuknya sebagai proyek percontohan (Pilot Project), Selasa (2/4/2024). Penghargaan diberikan, karena Pemprov Kalsel melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa dinilai baik dengan menerapkan pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan (Green Public Procurement). Penghargaan dan penunjukan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) tersebut disampaikan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemprov Kalsel, Rahmadin. “ Baru – baru ini kita mendapat surat dari LKPP RI yang memberikan apresiasi dan menunjuk kita sebagai pilot project pengadaan barang dan…

KBK.NEWS, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi ingatkan eksekutif agar profesional dengan tidak lagi melakukan pelanggaran aturan dalam menjalankan roda pemerintahan, Selasa (2/4/2024). Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi menyambut positif hasil konsultasi DPRD dan Pemkab Banjar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (1/4/2024). Mengapa menurutnya positif, karena sudah ada penegasan dari Kemendagri, bahwa pergantian Sekwan DPRD Banjar melanggar aturan, karena mengabaikan peran DPRD. ” Nah dari situ menunjukan siapa yang profesional dan siapa yang tidak profesional dalam menjalankan administrasi pemerintahan. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kepada semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif untuk taat dan…

KBK.NEWS, JAKARTA – Hasil Konsul anggota DPRD dan Perwakilan Pemkab Banjar ke Kemendagri disebutkan  pergantian dan pelantikan Sekwan DPRD Kabupaten Banjar melanggar aturan serta batal demi hukum, Senin (1/4/2024). Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi setelah bersama perwakilan eksekutif konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (1/4/2024) siang. Menurut Rusdi, ia mewakili DPRD Kabupaten Banjar menanyakan aturan yang benar tentang tata cara pergantian Sekwan ke Perwakilan Dirjen Otonomi Daerah. Termasuk pertanyaan tentang keabsahan pergantian dan pelantikan Sekwan Banjar yang menuai kontroversi, karena tanpa melalui persetujuan DPRD Kabupaten Banjar. ” Kami mendapat penjelasan dari Kemendagri, bahwa…

KBK.NEWS, MARTAPURA – Terhitung mulai 1 April 2024 Pemkot Banjarmasin resmi menaikkan retribusi parkir dan diberlakukan untuk seluruh wilayah Kota Banjarmasin, Senin (1/4//2024). Setelah sejak lama tidak ada kenaikan atau penyesuaian tarif retribusi parkir, akhirnya Pemkot Banjarmasin secara resmi menaikkannya sejak hari ini Per 1 April 2024. Tarif sebelumnya untuk kendaraan roda 2 sebesar Rp2000 da roda empat sebesar Rp3000. Setelah resmi diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2023, maka tarif parkir roda 2 menjadi Rp3000 dan roda menjadi menjadi Rp5000. Kenaikan tarif retribusi parkir sesuai Perda Kota Banjarmasin ini dibenarkan Kepala UPT Parkir Dishub Kota Banjarmasin, Umar kepada…

KBK.NEWS, MARTAPURA – Penilaian buruk Bupati Banjar terhadap kinerja Sekda Banjar H Mokhamad Hilman dinilai Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi lebih bersifat personal bukan profesional, Minggu (31/3/2024) ” Sepengetahuan saya Pak Sekda itu selama ini bekerja sudah profesional. Kita semua tahu track record Pak Hilman itu di birokrasi, bahkan intelektual dan kecerdasannya tidak diragukan lagi,” tegas H Muhammad Rofiqi. Menurut Ketua DPRD termuda sepanjang sejarah Kabupaten Banjar ini, penilaian buruk terhadap kinerja Sekda tersebut sangat tidak tepat, karena diduga lebih bersifat personal bukan profesional. Pemberian nilai E atau sangat kurang terhadap Sekda Banjar itu sama dengan membunuh karir…

KBK.NEWS, MARTAPURA – Sekda Banjar H Mokhamad Hilman angkat bicara alasan dirinya mengajukan gugatan terhadap Bupati Banjar ke PTUN Banjarmasin, Sabtu (30/3/2024). Sekda Banjar H Mokhamad Hilman menyatakan, bahwa ia memang sudah lama merasa tidak nyaman dengan persoalan yang menyudutkan dirinya di Pemkab Banjar. Hal itu ia lakukan untuk agar roda pemerintahan di Kabupaten Banjar dapat berjalan dengan baik sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Terakhir, beber Hilman, ia terpaksa mengajukan permohonan gugatan terhadap Bupati Banjar, karena yang dilakukan Bupati Banjar dinilai sudah sangat merugikan karir dirinya sebagai ASN/PNS. Menurutnya Bupati Banjar H Saidi Mansyur telah memberikan penilaian atas kinerja…

KBK.NEWS, MARTAPURA – Usulan hak penggunaan hak angket oleh DPRD Kabupaten Banjar yang semua sangat kencang mendadak kempes dan dipertanyakan anggota DPRD Banjar H Muhammad Iqbal, Jumat (29/3/2024).  Anggota DPRD Kabupaten Banjar Muhammad  Iqbal menegaskan pengembalian Aslam ke jabatan Sekwan  belum berarti masalah dan usulan hak angket menjadi selesai. Karena menurut anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Fraksi Partai Gerindra ini, hingga sejauh ini belum ada pengakuan bersalah dari pihak eksekutif atas pergantian Sekwan DPRD. Padahal menurut H Muhammad Iqbal, pergantian Sekwan cacat prosedur, karena bertentangan dengan Tatib DPRD Banjar, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekwan, serta…