KBK.News, MARTAPURA – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar menggelar rapat persiapan untuk Rapat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah hingga Triwulan IV Tahun 2024.
Acara yang berlangsung di Aula Bauntung, Selasa (11/2/2025) ini dihadiri oleh seluruh pimpinan bidang sektor dan fungsional perencana dari Bappedalitbang Banjar.
Kepala Bappedalitbang, Nashrullah Shadiq menekankan pentingnya evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai alat untuk mengukur pencapaian target pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta mencari solusi untuk mengoptimalkan kinerja di masa mendatang.
“Diharapkan semuanya sudah melihat data isian dari SKPD terkait kinerja yang sudah dihasilkan dalam hasil inputan aplikasi Simondalev. Terkait dengan serapan pendanaan, setidaknya ada data pembanding yaitu melihat data dari BPKPAD,” ujar Nashrullah.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (PPE) Mujahid dalam paparannya menjelaskan bahwa capaian keuangan seluruh SKPD hingga Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 89,55%, sedangkan capaian fisik sebesar 98,58%.
Dari hasil evaluasi, terdapat 20 SKPD dengan capaian keuangan tinggi dan 27 SKPD dengan capaian keuangan sangat tinggi. Adapun capaian kinerja subkegiatan rata-rata mencapai 98,39%, dengan 46 SKPD mencatatkan capaian kinerja sangat tinggi.
“Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih harus dihadapi seperti indeks kesehatan masyarakat, indeks pendidikan, indeks ketahanan pangan, serta peningkatan daya saing koperasi dan UMKM.” jelas Mujahid.
Mujahid menambahkan masih terdapat empat perangkat daerah dengan capaian keuangan di bawah 80%.
Diskusi interaktif dalam rapat ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan kendala dan masukan terkait capaian kinerja SKPD mitra.
Salah satu peserta rapat memberikan masukan mengenai pentingnya peningkatan akurasi dalam pelaporan data pada aplikasi Simondalev serta perlunya koordinasi yang lebih erat antar instansi guna mengatasi hambatan dalam realisasi keuangan dan fisik. (info publik Kab Banjar)