Kantor Berita Kalimantan

Bawaslu Banjar Telusuri Proses Administrasi Hadiah Kirab Pemilu 2024

Komisioner Bawaslu Banjar, Muhaimin. (Foto : Rizal)

MARTAPURA – Bawaslu Kabupaten Banjar kembali melakukan penelusuran ke Kantor KPU Banjar untuk menindaklanjuti dugaan gratifikasi pada Kirab Pemilu 2024, Senin (2/10/2023).

“Hari ini kita sudah ketemu dengan Ketua dan anggota KPU yang lain, dan sudah melakukan bincang-bincang, karena ini masih berupa dugaan, maka kita masih menggali informasi,” ujar Komisioner Bawaslu Banjar Koordinator Divisi Pencegahan, Muhaimin, kepada KBK.News dan awak media lainnya, Senin (2/10/2023).

Untuk hasil pertemuan dengan KPU Banjar tersebut, Muhaimin menyebutkan pihaknya hanya menanyakan bagaimana proses administrasi terkait hadiah Kirab Pemilu yang diterima KPU Banjar.

“Tadi sudah terjawab oleh Pimpinan KPU Banjar, dan jawaban tersebut akan menjadi bahan kami untuk melakukan pleno kembali di bawaslu, dan kita masih belum bisa menyimpulkan karena kita baru menggali informasi, nanti pleno lah yang berhak untuk menentukan hasil,” jelasnya.

Muhaimin menambahkan Bawaslu Banjar akan terus mendalami bagaimana proses administrasi oleh KPU Banjar saat menerima hadiah Kirab beberapa waktu yang lalu.

“Dari keterangan yang kami dapatkan, mereka ada menerima dari bank, instansi pemerintah, dan dari DPRD juga ada,” beber Muhaimin, didampingi Komisioner Bawaslu Banjar Lainnya, Wahyu.

Sementara itu, Ketua KPU Banjar M Noor Aripin, melalui Komisioner KPU Banjar Divisi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM), Rusmilawati, mengaku bahwa pihaknya telah menerima 30 hadiah dari 8 vendor, untuk Kirab Pemilu 2024.

Komisioner KPU Banjar Divisi Pendidikan Pemilih dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih, Parmas, dan SDM), Rusmilawati. (Foto : Rizal)

“KPU kan sekedar melaksanakan tugas, untuk klarifikasi, jadi semuanya diantara kami sudah kooperatif memberikan bahan-bahan yang bawaslu minta,” ucap Rusmilawati.

Saat ditanya apakah hadiah yang diterima dari DPRD Banjar merupakan pemberian per orangan atau urunan, Rusmilawati menuturkan dirinya tidak mengetahui, karena pihaknya langsung menerima saja.

“Yang saya tahu hanya dari lembaga DPRD, bukan per orangan,” pungkasnya.

Exit mobile version