KBK.News, MARTAPURA – Dinas PUPRP Kabupaten Banjar terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Salah satu kecamatan yang menjadi fokus perhatian adalah Kecamatan Aluh-Aluh, Rabu (25/2/2026).

Kepala Dinas PUPRP Banjar, Hj Anna Rosida Santi, melalui Kabid Bina Marga Jimmy, menegaskan bahwa pihaknya secara konsisten mengalokasikan anggaran pembangunan jalan dan jembatan di setiap kecamatan melalui forum Musrenbang.

“Memang mungkin ada satu atau dua desa yang merasa belum tersentuh perbaikan. Tapi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar setiap tahunnya pasti ada pembangunan infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan,” ujarnya.

Dalam kurang lebih satu tahun terakhir, sejumlah proyek infrastruktur di Kecamatan Aluh-Aluh telah direalisasikan, di antaranya:

  • Perbaikan jalan Desa Sungai Musang
  • Pembangunan siring beton jalan penghubung di Desa Aluh-Aluh Kecil, Aluh-Aluh Kecil Muara, dan Aluh-Aluh Besar
  • Perbaikan jalan di Desa Pemurus
  • Rehabilitasi jalan dari Handil Baru menuju Kuin Kecil
  • Perbaikan jalan poros Desa Podok, Aluh-Aluh Besar, dan Aluh-Aluh Kecil
  • Perbaikan sejumlah jembatan, termasuk Jembatan Handil Bujur
  • Rekonstruksi jalan di Tanipah dan Simpang Warga Dalam

Selain itu, perbaikan jembatan di Tanipah juga telah dilaksanakan, dan dalam waktu dekat perbaikan akan dilakukan di Balimau.

Tak hanya itu, jembatan penghubung antara Desa Sungai Musang menuju Pindahan Baru yang sempat putus akibat banjir juga sudah ditangani.

BACA JUGA :  Warga Keluhkan Pembangun Tahap II Jembatan Desa Handil Baru Belum Terbukti

Terkait pembangunan jalan penghubung Sungai Musang menuju Jembatan Aluh-Aluh ke Pindahan Baru, Jimmy menjelaskan bahwa proyek tersebut tidak diabaikan, melainkan dikerjakan secara bertahap karena keterbatasan anggaran.

“Tahun lalu kita anggarkan kurang lebih Rp1 miliar untuk pasangan batu dan perkerasan sepanjang sekitar 300 meter. Tahun ini kembali kita anggarkan Rp1 miliar dengan panjang kurang lebih sama. Kenapa bertahap? Karena anggaran harus kita bagi rata ke semua kecamatan dan desa,” jelasnya.

Menurutnya, dengan luas wilayah dan banyaknya desa di Kabupaten Banjar, pembagian anggaran harus dilakukan secara adil agar tidak ada kecamatan yang merasa dianaktirikan.

Dinas PUPRP Banjar juga menyikapi adanya narasi publik yang menyebut Aluh-Aluh belum tersentuh pembangunan. Jimmy menilai hal tersebut dapat dilihat secara objektif di lapangan.

“Kami berusaha mengakomodir harapan masyarakat. Kalau pun ada ketidakpuasan, itu bagian dari kritik yang mudah-mudahan membangun. Kami selalu terbuka terhadap masukan yang disampaikan secara elok,” tegasnya.

Ia memastikan, meski di tengah efisiensi anggaran, tidak ada perbedaan perlakuan antar kecamatan.

“Tidak ada pembedaan. Semua sama. Kita tetap berusaha melakukan peningkatan, pemeliharaan hingga rekonstruksi jalan dan jembatan di setiap kecamatan,” tambahnya.

Ke depan, Dinas PUPRP Banjar juga telah merencanakan sejumlah perbaikan lanjutan, bukan hanya di Aluh-Aluh, tetapi juga di kecamatan lainnya sebagai bagian dari komitmen pemerataan pembangunan.