Banjarmasin – Dalam Presa Conference Ombudsman RI dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terungkap bahwa lembaga ini terbanyak dilaporkan masyarakat karena pelayanan dan maladministrasi.
Press Conference di ruang Rupatama Polda Kalsel, Ombudsman RI Perwakilan Kalsel bersama Kanwil dan Kantor BPN se Kalsel mengikuti video conference yang dilakukan secara nasional.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, yang hadir bersama Kakanwil BPN Kalsel, menyimak pemaparan Pimpinan ATR/BPN dan pimpinan Ombudsman.
Alamsyah Saragih, selaku pimpinan Ombudsman, menyampaikan sejumlah laporan masyarakat menyangkut pelayanan BPN.
“Setiap tahun BPN selalu tertinggi jumlah laporannya dan maladministrasi terbanyak dilaporkan adalah penundaan berlarut,” paparnya (08/03/2018).
Selain menyampaikan sejumlah laporan, Alamsyah Saragih juga memberikan apresiasi kepada 10 kantor BPN yg pelayanannya bagus. Dari 10 kantor BPN tersebut, dua kantor berada di Kalsel, yaitu BPN Kabupaten Banjar dan BPN Kotabaru.
Video coference yang diikuti seluruh kantor perwakilan Ombudsman dan Kanwil BPN ini, juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dalam rangka percepatan penyelesaian laporan masyarakat.
Usai acara video conference, kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, menyampaikan kepada Kakanwil BPN dan para Kepala BPN kabupaten/kota, bahwa penilaian atas pelayanan kantor BPN akan kembali dilakukan pada tahun ini, karena itu diharapkan BPN meningkatkan pelayanannya, agar memenuhi harapan masyarakat yang ingin pelayanan BPN semakin baik.
” Saya harapkan segera adanya tindaklanjut pada tingkat Kanwil atas perjanjian kerjasama yang sudah ditanda tangani, terutama menyangkut percepatan penyelesaian laporan masyarakat,”pungkasnya.
Editor :
Penulis :