Site icon Kantor Berita Kalimantan

Bukan 2 Miliar, Dinsos P3AP2KB Banjar Klaim Biaya Perjadin Hanya Terserap 879 Juta Rupiah

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana saat dijumpai awak media.

KBK.News MARTAPURA – Dituding memakai anggaran Rp 2 Miliar untuk Perjalanan Dinas (Perjadin), Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Banjar sebut pagu anggaran hanya sebesar Rp 1,6 miliar, Sabtu (20/1/2024).

Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana membantah perihal tudingan yang menyatakan bahwa ada yang tidak beres dalam kegiatan Perjadin Dinsos yang dana nya mencapai Rp 2 Miliar.

“Sama halnya dengan anggaran publikasi. Saya hadir sebagai Kepala Dinas pada saat anggaran untuk kegiatan Perjadin sudah ada dengan pagu sebesar Rp1,6 Miliar,” ujar Dian Marliana, Jumat (19/1/2024).

Ia menjelaskan, kode rekeningnya memang kegiatan Perjadin ke luar daerah. Namun, dalam kegiatan Perjadin pada Dinsos P3AP2KB Kabupatrn Banjar tersebut, ada juga sub kegiatan lainnya.

“Kalau perjalanan dinas kantor anggarannya hanya Rp180 Juta. Tapi karena dinas kami ada kegiatan pemberdayaan perempuan yang melindungi, membina untuk organisasi-organisasi wanita sehingga ada disediakan anggarannya, yakni sebesar Rp1,6 Miliar, dan hanya terealisasi sekitar Rp897 Juta, atau ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA),” papar Kepala Dinsos P3AP2KB Banjar ini.

Sama halnya untuk kegiatan Perjadin di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ia menyebutkan hanya terserap sekitar Rp200 – Rp300 Juta saja, atau ada SiLPA.

“Jadi kita mempertanggungjawabkan sesuai dengan Perjadin yang dilakukan. Terlebih untuk koordinasi Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar ada tiga kementerian, yakni Kemensos, BKKBN, dan Kementerian PPPA,” jelasnya.

Sementara itu, untuk total kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2023 sebesar Rp30 Miliar, tambah Dian Marliana, sudah terealisasi sekitar 94 persen, dengan serapan anggaran sekitar 90 persen.

“Karena kita melakukan efesiensi, baik anggaran yang bersumber dari APBD, APBD Perubahan, Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), kegiatan fisik dan nonfisik,” tutupnya

Exit mobile version